KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Rendahnya angka kepesertaan JKN aktif di Kota Kendari menjadi sorotan. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kendari, Maman Firmansyah, S.STP., MM., mewakili Wali Kota Kendari, menghadiri rapat rekonsiliasi data iuran wajib pekerja penerima upah (PPU) dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) pemerintah daerah Triwulan II Tahun 2025 bersama BPJS Kesehatan Cabang Kendari di Rumah Makan Padi Padi, Kamis (10/7/2025).

Dari sekitar 300 ribu penduduk Kendari, 98% terdaftar sebagai peserta JKN, namun hanya 79% yang aktif.

Asisten I menekankan komitmen Pemkot Kendari dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, mengingat bidang kesehatan merupakan prioritas utama selain pendidikan. Beliau juga menyampaikan kepedulian Ibu Wali Kota, yang berlatar belakang dokter, terhadap pemerataan layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan mengidentifikasi validitas data dan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai tantangan utama.

Sebagai solusi, Pemkot Kendari telah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk membiayai peserta nonaktif dan warga yang belum terdaftar. Upaya verifikasi data juga tengah dilakukan bersama Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial.(**)