EDISIINDONESIA.id- Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi, menganalisis pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut ilmu ekonomi saat ini terasa kurang relevan.

Menurut Prof. Karimi, pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan Sri Mulyani terhadap dinamika ekonomi global yang didominasi oleh kalkulasi kekuasaan dan strategi geopolitik, bukan lagi mekanisme pasar bebas.

Kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump, misalnya, telah mengguncang asumsi dasar teori ekonomi klasik dan neoklasik tentang rasionalitas, keterbukaan, dan efisiensi pasar.

“Model Sequential Bargaining Game menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi saat ini lebih menyerupai permainan kekuatan (power game),” jelas Prof. Karimi.

Tekanan tarif dan strategi diplomatik agresif telah menggeser pedoman utama dari mekanisme pasar bebas menjadi kalkulasi kekuasaan dan konsesi sepihak.

Prof. Karimi menambahkan, ilmu ekonomi yang kaku dan terlalu bergantung pada “invisible hand” kehilangan relevansinya jika tidak dipadukan dengan analisis politik, strategi geopolitik, dan teori permainan.

Asumsi perdagangan yang saling menguntungkan runtuh ketika tarif menjadi senjata negosiasi, seperti yang dilakukan Trump.

Oleh karena itu, Prof. Karimi menilai Sri Mulyani tengah menekankan perlunya transformasi ekonom dari sekadar teknokrat netral menjadi negosiator strategis. Ekonom, menurutnya, harus mampu membaca arah kekuatan global dan merespons dengan keberanian dan kecerdikan geopolitik, bukan hanya mengandalkan data semata.

“Dalam dunia yang tidak lagi rasional, ilmu ekonomi hanya berguna jika mampu menyesuaikan diri dengan logika kekuasaan dan ketidakpastian,” pungkas Prof. Karimi.

Pernyataan Sri Mulyani sendiri disampaikan dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri pada Selasa, 8 April 2025, di mana ia menyebut kebijakan Trump sulit dipahami dan ilmu ekonomi konvensional terasa kurang relevan dalam menghadapi situasi tersebut.(edisi/rmol)