KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari terus berupaya meningkatkan integrasi sistem layanan digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan responsif pada pelayanan publik di Kota Kendari.

Salah satunya, melalui Proyek Perubahan (Proper) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementrian Kominfo Republik Indonesia (RI).

Dengan menghadirkan inovasi Chatina (Chating dengan Ina) yang juga telah resmi dilaunching oleh Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup diwakili Sekda Kota Kendari, Ridwansyah Taridala, Selasa (8/10/2024).

Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Kota Kendari, Nismawati mengatakan bahwa kehadiran Chatina untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga masyarakat mudah mengakses layanan tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang.

Chatina bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian tenaga pelayanan publik. Aplikasi ini juga dapat memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik sebagai penerima manfaat.

Sistem ini juga dapat mengurangi biaya operasional dan sumberdaya, dengan Chatina Pemkot Kendari dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan lebihcepat, akurat dan responsif.

Informasi mengenai pelayanan publik juga menjadi lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, kapan saja dan dimana saja, sehingga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Karena dengan layanan yang cepat dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 

“Jadi saya mengambil nama Chatina, dimana salah satu bahasa daerah di Kota Kendari ‘Ina’ itu artinya ibu, sehingga kami berharap pemerintah melakukan pelayanan sama dengan seorang ibu melayani anaknya,” beber Kadis Kominfo Kendari, Nismawati.

“Jadi pemerintah juga melayani masyarakatnya sama dengan seorang ibu. Jadi saya menamatkan produk saya itu Chatina,” sambungnya.

Lanjut ia menyampaikan, pasca launching tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi sembari terus melakukan pengembangan.

“Kemungkinan awal Januari 2025 itu sudah bisa dipakai oleh masyarakat, sekarang sudah bisa dipakai tapi masih sebatas layanan kependudukan,” pungkasnya. (**).