KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto mengukuhkan Harry Bowo sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra, Rabu (12/09/2024).

Diawal sambutannya Pj Gubernur menyampaikan kepada Kepala Perwakilan BPKP Sultra yang baru agar segera menyesuaikan dengan lingkungan strategis di Sulawesi Tenggara.

Jabatan tersebut kata Andap merupakan suatu kehormatan dan amanah yang memiliki tanggungjawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalitas.

Andap juga menyampaikan peran penting BPKP, pertama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  mempunyai peran yang cukup krusial dalam sistem pengawasan keuangan negara.

Kedua, BPKP tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah (Pemda) dalam mengingatkan pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan penerapan manajemen resiko yang efektif. 

Ketiga, diharapkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, bukan hanya dalam mengindentifikasi masalah, tetapi juga memperbaiki dan mencegah masalah sehingga terwujud profesionalitas, transparansi, serta akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. 

BPKP mempunyai peran penting yang cukup krusial dalam sistem pengawasan keuangan negara, tidak hanya sebagai lembaga BPKP tidak hanya sebagai lembaga pengawasan tapi juga sebagai mitra strategis Pemda dalam mengingatkan pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan penerapan manajemen risiko yang efektif.

Diharapkan dapat meningkatkan pemerintahan yang semakin baik bukan hanya dalam mengidentifikasi masalah, tetapi juga memperbaiki dan mencegah masalah sehingga terwujud profesionalitas transparansi, serta akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.

Pj Gubernur juga menitip pesan kepada kepala BPKB baru diantaranya : 

Pertama, tingkatkan sinergitas antara BPKP dan berbagai unsur pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi kabupaten/kota hingga desa 

Kedua tingkatkan kualitas pengawasan keuangan dalam penggunaan anggaran negara melalui sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dan manajemen risiko yang efektif 

Ketiga, pendekatan yang efektif melalui langkah preventif dalam pengawasan keuangan sehingga akan lahir kesadaran diri dari penyelenggaraan negara apabila tidak bisa diingatkan dengan baik, hukum pidana adalah Jalan akhir dalam penegakan hukum (ultimum remedium)

“Keempat saya berharap saudara dapat membawa inovasi yang membangun dan meningkatkan kinerja BPKP di Sultra,” ungkap Andap.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Raden Suhartono menitipkan pesan kepada Kepala Perwakilan BPKP Sultra yang baru untuk mengoptimalkan peran BPKP dalam mendukung program pembangunan, dan pemerataan pembangunan Sulawesi Tenggara.

Tingkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder wilayah Sulawesi Tenggara. Kemudian segera berkoordinasi dengan Pj Gubernur, Bupati/Walikota dan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sultra.

“In sya Allah tugas berat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh kepala perwakilan BPKP Sultra,” pungkasnya. (**)