KONKEP, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) di bawah kepemimpinan Ir. Amrullah sebagai Bupati berhasil menyetarakan pulau Wawonii dengan daerah lain di Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal ini terlihat dengan terus menaikkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konkep setiap tahunnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep Mahmud mengatakan, penyumbang utama kenaikan APBD Konkep di pengaruhi beberapa sektor pertama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAK) kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“APBD kita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, indikator penyumbang kenaikan dana transfer kita DAU, DBH, DAK yang di ukur dengan perhitungan kebutuhan fiskal daerah dari beberapa sektor. Pendidikan Rp7.265.055 per/orang, layanan kesehatan Rp796.217 per/orang, pekerjaan umum panjang jalan 142.209.136 Km, dan pelayanan umum jumlah penduduk Rp2.311.209,” ucap Mahmud, Senin (9/9/2024) kemarin.

Dimana pada tahun 2024 ini APBD Konkep mencapai Rp703.739.489.989 Miliar, angka tersebut merupakan yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Eks Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Konkep itu menjelaskan, perhitungan APBD Konkep mengacu dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Indikator pemanfaatan APBD Konawe Kepulauan yakni sektor pendidikan memenuhi mandataris pending 20 persen, infrastruktur pendidikan dan pemberian beasiswa wawonii cerdas setiap tahun 7 Miliar yang dialokasikan terhadap 1.400 Mahasiswa Wawonii, baik yang kategori berprestasi maupun kategori kurang mampu,” paparnya.

Mahmud mengatakan, pengalokasian APBD terhadap program beasiswa Wawonii Cerdas menjadi pendorong utama pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Konkep yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

“IPM kita pada tahun 2016 urutan 17 dari seluruh Kabupaten/Kota se-Sultra dan tahun 2023 kita naik di urutan 13. 10 persen APBD kita untuk layanan kesehatan, pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat wawonii,” ujarnya.

“Pemda Konkep meraih penghargaan atas layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) dari Presiden RI Joko Widodo, 3 tahun berturut-turut, pekerjaan umum, panjang jalan di Konkep 135 Km dari panjang jalan 115 Km keliling pulau wawonii dan yang kategori mantap 60 persen,” sambung Mahmud.

Sementara itu, Mahmud menyampaikan Anomali APBD Konkep bersumber dari transfer DAK baik bentuk fisik maupun non fisik, dimana transfer DAK mengalami kurva yang naik turun setiap tahun hal ini dikarenakan penyesuaian usulan Dinas-dinas yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Gaji BPD sudah sangat proporsional, yang perlu di ketahui mandataris pending 10 persen dari ADD Pemda Konkep telah kita penuhi tapi yg perlu disadari bahwa tdk mungkin kesemuanya di plot untuk honorarium, ada skala prioritas berdasarkan RPJMDes yakni belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal dan ini sdh sesuai dgn ketentuan PP 11 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” jelasnya.

“Nanti coba dibandingkan dengan Kabupaten lain di Sultra, berapa honor BPD nya dengan jumlah APBD setiap tahun, termasuk daerah-daerah lain di luar Sultra. Kita honor Ketua BPD nya Rp1.500.000 setiap bulan,” tandasnya. (**)