KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Penanganan kasus stunting di Indonesia harus ditangani secara serius. Namun hal itu, tidak dibarengi dengan organisasi profesi yang belum secara serius fokus dalam mempertahankan pakemnya menangani kasus stunting ini.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo saat menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Rapat Kerja XVI, Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI), di salah satu hotel Kota Kendari, Rabu (22/11/2023).
Sehingga, ia berharap IDI bisa menjadi organisasi profesi yang menghasilkan produk-produk profesional dalam penanganan stunting khususnya di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan pada umumnya di Indonesia.
“Supaya tetap menghasilkan produk-produk profesional untuk stunting, serta menjadi pelopor perubahan revolusi,” katanya disela-sela Rakernas.
Apalagi menurutnya, edukasi oleh para provider dalam hal ini profesi dokter, sangat dibutuhkan.
“Karena hari ini stunting itu sebetulnya banyak orang yang memiliki makanan tetapi stunting, banyak yang memiliki uang tapi stunting, ada juga pendidikan tinggi tapi anaknya stunting, karena mindsetnya yang salah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB IDI, DR. Dr. Muhammad Adib Khumaidi mengatakan penanganan kasus stunting perlu penguatan kolaborasi antar komponen masyarakat.
Menurutnya, stunting bukan hanya problem kesehatan saja, karena dampak dari stunting itu akan berdampak terhadap permasalahan-permasalahan generasi emas dimasa depan.
“Sekarang terdapat beberapa kolaborasi antara pemerintah dan IDI. Yaitu dengan gerakan orang tua asuh dokter dan mendukung upaya pengentasan masalah stunting,” ungkapnya.
Namun kata dia, yang paling penting saat ini adalah masalah stunting ini tidak hanya dikasih telur, atau susu saja tetapi harus ada upaya lain yang harus dilakukan, seperti pendidikan kesehatan pranikah, dimana hal tersebut merupakan syarat utama calon pengantin.
“Dan kami IDI siap menjadi patner utama terkait dengan masalah stunting,” pungkasnya. (**)
Comment