BOMBANA, EDISIINDONESIA.id – Hati terpanggil sebagai tanggungjawab atas kesamaan dan hubungan emosional, Amirul Tamim bertekad mengabdikan dirinya demi mengawal pemekaran Kabupaten Kabaena, bahkan jika memperoleh tawaran lain ia menolak dengan tegas.

Anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) ini mengatakan dirinya telah berjuang dan terus mengawal pemekaran Kabupaten Kabaena sejak awal.

Mengingat Kabaena mempunyai posisi strategis wilayah di kepulauan dan pantas untuk di mekarkan. Bahkan melihat potensi yang dimiliki, Kabaena sudah pantas menjadi daerah dengan kabupaten tersendiri.

“Kabaena memiliki posisi strategis karena berada di mulut teluk Bone,” katanya saat ditemui awak media di Hotel Grand Lampusui Bombana, Senin (9/10/2023).

Menurutnya, Kabaena kaya akan sejarahnya yang panjang bahkan jauh sebelum Negara ada. Kabaena telah berdaulat sebagai satu wilayah tersendiri di bawah teritorial kesultanan Buton. Ia juga mengatakan Kabaena dulunya merupakan jalur transportasi dan perdagangan dunia.

“Melihat dari sisi historis Kabaena memiliki sejarah panjangnya,” ujarnya.

Banyak hasil bumi yang telah di keluarkan oleh Kabaena, mulai dari mineral ore sampai komoditas pangan tetapi sampai saat ini Kabaena masih sebagai kecamatan.

“Sekian miliar ore yang keluar dari Kabaena tetapi dia masih kecamatan,” ucapnya.

Sehingga, ia berjanji kepada masyarakat Kabaena untuk terus berjuang, karena regulasi dalam bentuk undang-undang yang mengatur masih memungkin dan Kabaena telah masuk ke daftar tunggu namun saat ini sedang moratorium.

“Ceritakan kepada sauadara-saudara saya di Kabaena Bahwa ada Amirul disana yang mendukung dan memberi dorongan penuh,” tegasnya.

Diketahui saat ini Komposisi DPR RI di Senayan perwakilan Sultra masih terbatas dan sulitnya berjuang atas nama daerah, hal tersebut didasarkan dari jumlah populasi daerah. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persoalannya perintah undang-undang itu belum turun sehingga menyebabkan moratorium. (**)