EDISIINDONESIA.id – Wacana menyatukan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sulit terwujud. Megawati lempar sinyal tak setuju.

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sebagai pihak yang menginginkan Prabowo dan Ganjar berpasangan. Sebab, dengan cara itu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal mudah dimenangkan.

Namun Ketua Umum PDIP Megawati menolak mentah-mentah. Selain itu, Prabowo dan Ganjar ngotot ingin menjadi calon presiden (capres).

Hal ini adalah persoalan rumit karena akan berkaitan secara langsung dengan elektabilitas partai di tengah proses pemilu yang dilakukan secara serentak.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku bingung ada pihak-pihak yang memunculkan narasi tersebut.

“Partai tidak menempatkan pemilu pada persoalan capres dan cawapres. Saya sendiri sampai bingung lho, di media tiba-tiba dibilang gini, iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya,” kata Megawati pada Rakernas IV PDI Perjuangan di Jakarta Pusat, Minggu, 1 Oktober lalu.

Sementara Analis politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Attock Suharto, simulasi dua pasang capres sangat menarik. Sebab memang sangat berpotensi pilpres dua putaran jika diikuti tiga pasangan capres dan cawapres.

“Dan ketiganya berpotensi untuk menang. Artinya kekuatan politik tidak yang dominan,” katanya.

Jika simulasi dua poros itu head to head antara pasangan Prabowo – Ganjar atau sebaliknya dan Anies – Muhaimin (Amin) maka akan terjadi pertarungan yang sangat sengit.

Kekuatan politik memang kelihatan lebih besar pada poros Prabowo-Ganjar, tetapi bukan jaminan untuk bisa menang mudah.

“Sebaliknya, poros Amin yang kelihatan tidak terlalu kuat justru menyimpan kekuatan politik yang sangat besar,” terang Attock.

Penolakan itu menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Megawati tak sejalan. Keduanya punya kepentingan masing-masing.

Jalan satu-satunya agar Prabowo bisa menang mudah adalah dengan menggaet Gibran menjadi wakilnya. Namun Gibran terkendala usia.

Hingga saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) tak kunjung memutus gugatan tentang syarat usia capres dan cawapres. Padahal, waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres akan dibuka KPU RI beberapa hari lagi. Tepatnya 19–25 Oktober.

Sidang terakhir di MK perkara gugatan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah berlangsung pada 29 Agustus 2023. Artinya, sudah lebih dari sebulan proses di rapat permusyawaratan hakim (RPH) MK berlangsung.

Soal putusan yang tak kunjung dibacakan, Ketua MK Anwar Usman menyebut hanya persoalan waktu. Meski terkesan lama, pihaknya meminta publik sabar menunggu. Apakah prosesnya alot dalam RPH? Hakim konstitusi asal Bima itu enggan memaparkan. ’’Namanya RPH, rahasia,’’ ujarnya, kemarin.

Ada beberapa faktor yang membuat MK butuh waktu. Salah satunya, jumlah gugatan perkara serupa yang masuk cukup banyak. Lantas, bagaimana proses pendaftaran capres-cawapres yang tinggal dua pekan lagi?

Anwar menegaskan, pihaknya akan memperhatikan itu. Menurut dia, masih ada cukup waktu sebelum masa pendaftaran.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga berkomitmen memutus perkara gugatan syarat usia capres-cawapres dengan objektif. Meski kuat akan tarikan politik, dia menyebut aspek itu tidak akan dipertimbangkan MK.

Sebagai lembaga peradilan, tidak bisa diintervensi pihak mana pun. “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas, tidak boleh dipengaruhi siapa pun,’’ ucapnya.

Tak hanya secara kelembagaan, Anwar menyebut semua hakim MK punya independensi. ’’Hakim juga tidak boleh dipengaruhi oleh apa pun, siapa pun,’’ jelas adik ipar Presiden Jokowi itu.(edisi/jp/fajar)