EDISIINDONESIA.id – Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi tengah menabuh genderang perang kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

Hal tersebut lantaran mayoritas koalisi pemerintahan mendukung Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah menuturkan, PDIP pada pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo ini sedang menjadi musuh bersama koalisi pemerintah.

“PDIP sudah menjadi musuh bersama, banyak faktor mendasari ini, misalnya banyak jabatan penting di pemerintahan tidak diamanatkan ke PDIP, tetapi Golkar atau Luhut,” kata Dedi, Minggu (13/8/2023).

Dedi menambahkan, Jokowi menyiratkan dukungannya kepada Prabowo, lantaran dianggap pernah sakit hati dengan PDIP.

“PDIP sepertinya pernah menyinggung perasaan Jokowi, dan kini Jokowi sedang membalasnya,” tutupnya.

Dari peta koalisi sementara ini, PDIP hanya didukung PPP yang mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo.

Namun, PPP berpeluang akan meninggalkan PDIP, jika peluang menangnya tipis dan bergabung bersama Gerindra.

Terlebih, muncul wacana Koalisi Besar yang sempat disampaikan elite empat partai politik di DPP PAN beberapa waktu lalu yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini menyiratkan pesan bahwa Jokowi mendukung Prabowo bukan Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, hari ini Golkar dan PAN resmi mendeklarasikan dukungan pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra pada Pilpres 2024 mendatang dengan begitu kedua partai tersebut bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Padahal sebelumnya, PAN dan Golkar terafiliasi politik dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP. Namun, koalisi ini mulai goyah setelah PPP memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP.

PAN dan Golkar lantas memilih menunggu perkembangan politik. Kedua partai ini sempat menjalin komunikasi dengan koalisi PDIP maupun Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan.

Namun, akhirnya kedua partai melabuhkan dukungan politik kepada Prabowo.

Setelah deklarasi PAN dan Golkar, peta politik koalisi saat ini adalah menempatkan KKIR sebagai koalisi terbesar dengan total 265 dari 575 kursi DPR RI dengan rincian Gerindra 78 kursi, Golkar 85 kursi, PKB 58 kursi dan PAN 44 kursi serta Partai Bulan Bintang tidak punya kursi di DPR RI.

Kemudian, Koalisi Perubahan sebesar 163 kursi terdiri dari Partai NasDem 59 kursi, Demokrat 54 kursi dan PKS 50 kursi di DPR RI.

Sedangkan koalisi PDIP dan PPP baru 147 kursi dengan rincian PDIP 128 kuri dan PPP 17 kursi serta Partai Hanura dan Perindo
tidak punya kursi di DPR RI. (edisi/rmol)