KONKEP, EDISIINDONESIA.id – Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kendari Bidang Pengelolaan sumber daya alam menanggapi insiden bentrokan yang terjadi di PT Gema Kreasi Perdana.

Melalui Wasekum Bidang Pengelolaan sumber daya alam, Firman Adhyaksa mendesak pemerintah dan penegak hukum mengungkap pemicu bentrok terjadi.

Firman mengatakan, pada dasarnya bentrok bisa dihindari jika kemudian pemerintah tegas pada PT GKP yang diketahui Izinnya sudah berakhir.

“Kami minta pemerintah jeli menyelesaikan permasalahan yang menjadi pemicu bentrok antara warga dan karyawan PT GKP, Kami juga menilai buruknya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemda Konkep terkait putusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN dan MA terkait pembatalan Perda RTRW, apalagi sampai tetap membiarkan PT GKP tetap beroperasi karena itu akan sangat melukai hati masyarakat Konawe Kepulauan.” kata Firman Adhyaksa di Kendari, Kamis,9 Marer 2023.

Iman sapaan akrab dari Wasekum bidang Pengelolaan sumber daya alam HMI cabang Kendari itu menyebutkan bahwa ia juga menyadari urusan kericuhan yang terjadi di PT GKP merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Konawe kepulauan terkait penyerobotan lahan milik mereka.

“Mestinya ada proses penindakan yang dilakukan oleh Pemda dan itu harus transparan dan benar-benar independen, karena yang dihawatirkan jangan sampai ada upaya untuk tetap mempertahankan, apa lagi sampai melindungi perusahaan PT GKP yang telah terbukti melanggar kaidah-kaidah pertambangan,” terangnya

Ia juga mengatakan dalam situasi seperti ini, harusnya Pemda Konkep turun ke lapangan guna menyelesaikan konflik yang terjadi disana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Insiden Ini menjadi bukti kuat atas bobroknya sistem manajemen perusahaan PT GKP, atas insiden ini pemerintah mesti mengevaluasi dan memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut, ” tutupnya. (Redaksi)