EDISIINDONESIA.id – Kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Suharto, 2010). Oleh karena itu, harus diketahui akar yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan.

Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek.

Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu.

Rendahnya Sumber Daya Manusia (Sumber daya manusia) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan yang mengakibatkan pada hasil tangkapan ikan sedikit tentunya berdampak pula pada pendapatan yang akan didapat.

Selain itu penelitian Mujiyadi, dkk (2011), dari hasil needs asessment, diketahui bahwa masyarakat miskin pesisir perlu diberdayakan sedemikian rupa. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, mereka sangat tergantung dari pemanfaatan hasil melaut dan dikatakan masyarakat miskin bekerja dan mencari nafkah melalui penangkapan ikan dan pekerjaan lain di laut setempat.

Dari hasilnya, sebagian besar hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Untuk pemenuhan kebutuhan sekunder seperti kesehatan, pendidikan anak sekolah, dan aktualisasi diri belum menjadi prioritas untuk dipenuhi. Dengan melihat kondisi tersebut perlu kiranya masyarakat miskin pesisir pantai diberikan peningkatan usaha kesejahteraannya melalui pemberdayaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan masyarakat masyarakat terutama masyarakat pesisir menjadi sesuatu yang krusial, melalui pemberdayaan masyarakat pesisir terutama peningkatan penggunaan teknologi digital diharapkan terbangun tingkat kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri (Butarbutar, Sintani, & Harinie, 2020; Tanzil & Irawan, 2020).

Dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga kemungkinan hadirnya berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan maritime dapat diminimalisir atau bahkan tidak ada ancaman. Peran masyarakat desa pesisir dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk tercapainya pembangunan kembali budaya maritim guna mewujudkan kejayaan lautan. Kehidupan di negara kepulauan berciri maritim, memanfaatkan laut sebagai sumber hidupnya.

Sumber daya laut dari sudut ekonomi memunyai keunggulan komparatif, sedangkan posisinya dapat menjadi keunggulan positif. Hal tersebut senada dengan agenda Pembanguan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (selanjutnya disebut RPJMN) yang salah satunya memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Oleh sebab itu, pembangunan desa harus sejalan dengan pembangunan maritim Indonesia, mengingat masyarakat yang berdomisili di pinggiran pantai merupakan masyarakat yang tingkat pendidikan dan pendapatannya rendah.

Untuk itu perlu menjadi prioritas pembangunan Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari desa.

Globalisasi menuntut setiap pihak untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan pola yang ada (Estuningtyas, 2018; Lalo, 2018). Globalisasi akhirnya mempengaruhi sistem kerja dan persaingan secara global, khususnya bagaimana globalisasi membuat perkembangan teknologi semakin pesat.

Globalisasi dan perkembangan teknologi digital juga menyentuh sektor kelautan perikanan. Saat ini juga berbagai negara telah berupaya mengembangankan teknologi digital pada sektor kelautan dan perikanan sebagai penunjang kinerja dalam eksplorasi sumber daya hingga sistem pelayanan. Selain pengembangan software dan hardware, edukasi, pemahaman dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan.

Kesadaran akan pentingnya teknologi digital akan juga membantu berbagai pihak dalam tetap memberikan inovasi dan pembaharuan, khususnya bagaimana pemanfaatan teknologi digital ini dapat dievaluasi dengan baik dan menuju solusi yang solutif.

Keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan dalam bentuk partisipasi perlibatan di dalam program-program pemberdayaan tidak hanya sebatas sebagai pelaksana program tapi juga dilibatkan didalam perumusan dan pembuatan program sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan termotivasi sehingga program berjalan dengan baik. Harapannya, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi turut ambil andil dalam mendukung keamanan maritime Indonesia. (**)

Penulis: Sukmawati Abdullah, Mahasiswi Pascasarjana UHO

Tulisan ini adalah kiriman dari sobat EDISIINDONESIA.id, isi dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.