MALUKU, EDISIINDONESIA.com – Akses pintu masuk ke gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Provinsi Maluku, dipalang oleh pemilik lahan.

Diduga, aksi tersebut dilakukan pemilik lahan lantaran belum tuntasnya pembayaran lahan Puskesmas yang terletak di Desa Fatmite Kecamatan Namrole tersebut.

Alhasil, pemilik lahan Puskesmas Namrole, memblokade pintu masuk menuju Puskesmas tersebut dengan campuran semen yang dicor dalam bentuk tiang persegi empat.

Padahal, pembangunan gedung Puskesmas Namrole ini telah rampung. Namun, belum dapat digunakan akibat telah dipalang oleh pemilik lahan.

Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Namrole, yang tentunya menjadi persoalan bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Olehnya itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bursel, M Kasim Latuconsina, turut memeberikan atensi atas masalah ini.

Kasim menilai, aksi pemalangan terhadap gedung milik negara itu, mestinya secepatnya diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bursel.

Ia mengingatkan, Puskesmas merupakan tempat yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Namrole. Namun hal itu tidak dapat terwujud dengan adanya tindakan pemalangan dari pemilik lahan.

“Pemalang itu dari pemilik lahan, entah siapa, tapi setahu saya itu saudara Aba Fidad,” kata Kasim Latuconsina, di Kota Namrole, Selasa (11/1/2022).

Ia berharap, masalah ini dapat secepatnya diselesaikan dengan baik sehingga secepatnya dapat diperuntukkan bagi masyarakat di Kota Namrole.

“Sebenarnya ada solusi untuk menyelesaikan, bukan dengan cara harus palang itu Puskesmas. Tindakan seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, seharusnya gedung Puskesmas tersebut sudah dapat difungsikan, karena memang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi dengan adanya Covid-19.

“Saya rasa, masyarakat juga butuh kesehatan yang memang harus mereka memiliki, yang pada intinya saya berkeinginan pemerintah daerah harus melihat hal ini,” pungkasnya. (red/EIn)

Reporter: Fauzi