EDISIINDONESIA.id – Nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga melewati level Rp 17.800 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi alarm serius bagi perekonomian nasional.

Di tengah memanasnya konflik geopolitik global, arus modal yang keluar dari negara berkembang, dan meningkatnya kebutuhan devisa domestik, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kini menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar.

Merespons tekanan tersebut, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan (BI-rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat daya tarik aset rupiah, menjaga stabilitas pasar keuangan, dan memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan, kenaikan suku bunga merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah dan penguatan dolar AS. Namun, pertanyaan yang kini muncul adalah apakah kebijakan moneter saja cukup untuk mengembalikan kepercayaan pasar?

Menjaga Rupiah Tidak Cukup dengan Kenaikan Bunga
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai langkah BI sudah tepat. Namun, menjaga rupiah bukan hanya tugas bank sentral. Pemerintah juga harus memainkan peran lebih besar dengan memperkuat kredibilitas fiskal dan memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi.

Menurut Josua, pasar tidak hanya melihat perang dan gejolak global, tetapi juga mencermati kesehatan APBN, keberlanjutan fiskal, serta konsistensi kebijakan pemerintah. Karena itu, disiplin anggaran menjadi faktor penting untuk mengurangi kecemasan investor.

Pemerintah juga perlu menyiapkan skenario yang jelas apabila harga minyak dunia bertahan tinggi atau rupiah terus berada di atas level Rp 17.500 per dolar AS dalam waktu yang lama. Tanpa langkah antisipatif, tekanan terhadap APBN dapat semakin besar melalui kenaikan subsidi energi dan biaya impor.

Para ekonom menilai salah satu langkah yang perlu dipercepat adalah meningkatkan pasokan devisa di dalam negeri. Pemerintah dapat mempercepat repatriasi devisa hasil ekspor (DHE), memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal dengan negara mitra dagang, serta mengurangi impor barang-barang nonprioritas.

Selain itu, penguatan hilirisasi industri dan peningkatan ekspor bernilai tambah juga menjadi kunci untuk memperkuat fundamental rupiah dalam jangka panjang.

Semakin besar devisa yang masuk dan semakin kecil ketergantungan terhadap dolar AS, semakin kuat pula daya tahan rupiah menghadapi gejolak eksternal.

Ancaman bagi Inflasi dan Daya Beli

Pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada pasar keuangan. Cepat atau lambat, kondisi ini berpotensi menekan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga barang impor, bahan baku industri, pangan, dan energi.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tekanan tersebut mulai terasa meskipun inflasi masih relatif terkendali. Struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada impor membuat setiap pelemahan rupiah berpotensi diteruskan ke harga barang dan jasa.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan BI menjadi sangat penting. Intervensi di pasar keuangan memang dapat meredam gejolak jangka pendek, tetapi solusi permanen hanya bisa dicapai melalui penguatan fundamental ekonomi.

Saatnya Memperkuat Fondasi Ekonomi

Kondisi rupiah saat ini menjadi pengingat bahwa stabilitas mata uang tidak bisa hanya bergantung pada intervensi pasar atau kenaikan suku bunga. Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang lebih kuat melalui pengurangan ketergantungan impor, peningkatan ekspor bernilai tambah, penguatan ketahanan energi dan pangan, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha.

Dalam jangka pendek, kombinasi kebijakan moneter dan fiskal dapat membantu meredam tekanan. Namun,dalam jangka panjang, kekuatan rupiah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia membangun ekonomi yang lebih produktif, kompetitif, dan tidak terlalu bergantung pada dolar AS.

Sebab pada akhirnya, menjaga rupiah bukan hanya soal mempertahankan angka di layar perdagangan, melainkan menjaga daya beli masyarakat, kepercayaan investor, dan ketahanan ekonomi nasional. (edisi/bs)