EDISIINDONESIA.id- Wacana pemerintah akan menerapkan sistem pembelajaran daring di sekolah mulai April 2026 telah menuai perhatian publik. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan, sehingga dianggap sebagian kalangan sebagai kebijakan yang membingungkan.

Akademisi dari Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, menyampaikan pandangannya terkait keberlanjutan program MBG di tengah rencana pembelajaran online.

Ia menyebut MBG tidak tepat sasaran, tidak memberikan dampak besar seperti yang digembor-gemborkan, dan justru menjadi pemborosan.

“Jelas MBG ini makan percuma cuma jadi tai,” ujar Ronnie, Sabtu (21/3/2026). Ia bahkan menilai program tersebut berpotensi membentuk ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah.

“Dibuang di jamban bikin rakyat Indonesia jadi rakyat pemalas. Menjadi seperti binatang tunggu dikasih makan,” tambahnya.

Selain itu, Ronnie juga melontarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Pemerintah Prabowo ini yang terburuk buat Indonesia sejak merdeka,” tegasnya.

Ia juga menyentil kebijakan ekonomi pemerintah yang dikaitkan dengan dukungan terhadap pihak luar negeri. “Malah kasih uang sama pemerintah Amerika di BoP apa ini Presiden yang waras?” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan sistem pembelajaran daring sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Rapat koordinasi lintas kementerian juga membahas penerapan skema kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN), dengan mengacu pada pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data agar tidak mengganggu layanan publik, termasuk sektor pendidikan.

“Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah menekan pasokan energi dunia, memaksa Indonesia mengambil langkah ekstrem demi menghemat BBM,” jelasnya.

Pratikno menambahkan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan matang. “Langkah efisiensi ini harus disusun secara terukur dan berbasis data. Kita menggunakan pengalaman pengaturan mobilitas masa pandemi untuk menyelamatkan konsumsi energi nasional,” tegasnya dalam keterangan resmi.

Ia juga menjelaskan bahwa pembelajaran tidak sepenuhnya dilakukan secara daring, karena “untuk menjaga kualitas pendidikan, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka.”(edisi/fajar)