EDISIINDONESIA.id – Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri menjelang Ramadan 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pencairan THR tersebut akan segera direalisasikan sebagai bagian dari strategi pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di awal tahun.

Langkah ini bukan sekadar kewajiban negara kepada pegawainya. Di balik angka Rp 55 triliun itu, pemerintah menyimpan kalkulasi ekonomi yang lebih besar — mendorong konsumsi rumah tangga di kuartal pertama agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak stagnan di kisaran lima persen seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai 6%,” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta.

Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Purbaya menegaskan bahwa pencairan THR yang dilakukan tepat waktu merupakan sinyal positif bagi perekonomian nasional dan dapat menjadi instrumen untuk membantu Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan lima persen yang selama ini membayangi.

Konsumsi domestik yang terdorong oleh belanja THR jutaan ASN di seluruh penjuru negeri dinilai mampu menciptakan efek berganda terhadap sektor riil, terutama perdagangan, transportasi, dan industri makanan minuman yang biasanya melonjak selama bulan Ramadan.

THR ASN bukanlah satu-satunya jurus fiskal yang disiapkan pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di awal 2026.

Selain alokasi Rp 55 triliun untuk THR, pemerintah juga menganggarkan Rp 62 triliun untuk percepatan program makan bergizi gratis (MBG), Rp 6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera, serta Rp 13 triliun untuk paket stimulus ekonomi. Total proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 diperkirakan mencapai Rp 809 triliun.

Angka Rp 809 triliun dalam tiga bulan pertama tahun ini mencerminkan tekad pemerintah memimpin dengan belanja negara sebagai lokomotif pemulihan dan pertumbuhan.

Realisasi belanja yang tepat waktu di awal tahun menjadi kunci agar stimulus fiskal terasa di lapangan sebelum daya beli masyarakat melemah pasca-Lebaran. Pola ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi belanja pemerintah kerap terlambat dan baru bergerak di pertengahan atau akhir tahun.

Bagi jutaan ASN yang menantikan kepastian pencairan THR, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyediakan kanal pengecekan resmi melalui aplikasi MySAPK — Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Aplikasi ini memungkinkan PNS mengakses data kepegawaian secara daring, termasuk informasi slip gaji dan tunjangan.

Untuk mengecek THR, ASN cukup membuka aplikasi MySAPK, masuk menggunakan NIP 18 digit dan NIK sesuai KTP, kemudian memilih menu “Penghasilan” atau “Slip Gaji” dan menentukan periode Maret 2026 atau opsi “Tunjangan Hari Raya”. Informasi THR akan muncul apabila data telah tersedia dalam sistem.

Bagi ASN yang tidak ingin menggunakan aplikasi, pengecekan juga dapat dilakukan melalui laman resmi MySAPK di https://mysapk.bkn.go.id/ dengan login menggunakan NIP dan NIK. Setelah berhasil masuk, pilih menu “Lihat Profil Anda” dan buka bagian data penghasilan atau slip gaji untuk periode THR Maret 2026.

Sementara itu, bagi pensiunan PNS, mekanisme pengecekan THR berbeda. Mereka dapat mengakses layanan TOOS — Taspen One Hour Online Service — melalui laman https://tos.taspen.co.id/ atau aplikasi Taspen Mobile. Setelah login menggunakan Nomor Pensiun atau NIP, pilih menu “Estimasi Manfaat” atau “Pembayaran Bulan Ini”.

Slip pembayaran THR biasanya ditampilkan terpisah dari gaji pensiun bulanan, sehingga pensiunan tidak perlu khawatir jika nominalnya berbeda dari yang biasa diterima setiap bulan.

Pencairan THR secara tepat waktu dan dalam skala sebesar Rp 55 triliun ini akan menjadi salah satu ujian awal bagi pemerintahan dalam membuktikan komitmen fiskal yang responsif.

Jika proyeksi Menkeu Purbaya terealisasi — dengan ekonomi Indonesia tumbuh 5,5 hingga 6 persen di kuartal pertama — maka pola belanja negara di awal tahun ini bisa menjadi model kebijakan fiskal ekspansif yang lebih konsisten ke depan. (edisi/fajar)