EDISIINDONESIA.id- Ratusan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa menggelar demonstrasi selama dua hari terakhir, memprotes kebijakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.040 pendamping desa.

Mereka menilai pemecatan tersebut tidak berdasar dan memicu kegelisahan yang berdampak pada kinerja pembangunan desa.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ahmad Fauzi, mendesak pemerintah segera menyelesaikan polemik ini. Fauzi menyatakan keprihatinannya karena banyak program strategis Presiden Prabowo yang berbasis di desa terancam terhambat.

“Program makan bergizi gratis, pemberantasan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, dan pembentukan Koperasi Merah Putih membutuhkan situasi kondusif di desa,” ujar Fauzi dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Fauzi menilai kebijakan PHK tersebut janggal karena tidak dijelaskan indikator pemecatan yang jelas. Alasan pemecatan karena pendamping desa maju sebagai caleg pun dinilai masih bisa diperdebatkan.

“Wajar jika para pendamping desa turun ke jalan karena khawatir menjadi korban selanjutnya,” tambahnya.

Para TPP desa, yang rata-rata telah bekerja selama 4-9 tahun, telah terintegrasi dengan perangkat desa dan masyarakat. PHK massal ini dikhawatirkan akan mengganggu percepatan eksekusi program pemerintah di tingkat desa.

Fauzi berharap Presiden Prabowo memberikan perhatian serius dan menginstruksikan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut dan mengganggu masyarakat desa.(edisi/rmol)