BOMBANA, EDISIINDONESIA.id – Kisman, yang menjabat sebagai Kepala Desa Watumelomba di Kecamatan Tontonunu, menerima penghargaan Paralegal Justice Award 2023 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kisman karena perannya sebagai Non Litigation Peacemaker atau Juru Perdamaian Desa/Kelurahan.

Acara penganugerahan Paralegal Justice Award dilaksanakan pada Kamis (01/06/2023) malam di Ballroom Discovery Hotel Ancol Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly membuka acara tersebut, dan menekankan pentingnya peran kepala desa dan lurah dalam penyelesaian perkara atau sengketa antarwarga di wilayahnya.

Kisman, dalam wawancara dengan awak media edisiindonesia.id pada Rabu (07/06/2023), menyatakan bahwa Paralegal Justice Award merupakan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung (MA), serta didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kisman menjelaskan bahwa dalam seleksi penerima penghargaan ini, terdapat 765 peserta dari seluruh Indonesia yang mendaftar. Setelah melalui seleksi administrasi, hanya 565 orang yang lolos, kemudian dilanjutkan dengan seleksi audisi yang menyisakan 300 orang peserta. Setelah tahap registrasi, terdapat 294 peserta yang memenuhi syarat. Akhirnya, hanya 150 peserta yang dinyatakan sebagai penerima Paralegal Justice Award.

Selain itu, dari total 150 peserta tersebut, sepuluh peserta terbaik (Top 10 PJA) akan dipilih melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh Penilaian Dewan Pakar (Pendekar). Salah satu peserta yang lolos dalam seleksi tersebut berasal dari Kabupaten Bombana.

Kisman menyatakan kebahagiaannya dan mengaku bangga dapat membawa pulang penghargaan tersebut untuk Kabupaten Bombana. Kepala Desa Watumelomba, Pj Bupati Bombana Burhanuddin, juga memberikan selamat kepada Kisman atas penghargaan yang diterima dalam acara Paralegal Justice Award Tahun 2023.

Diharapkan bahwa prestasi ini dapat memotivasi para kepala desa lainnya dan membantu penanganan permasalahan hukum ringan di daerah masing-masing melalui mediasi, sehingga tidak perlu melibatkan aparat penegak hukum.(**)