EDISIINDONESIA.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan pengujian aturan syarat bukti ijazah sekolah menengah atas (SMA) bagi calon presiden dan calon wakil presiden tidak dapat diterima.

Putusan tersebut diambil karena pemohon tidak memenuhi persyaratan formil dalam pengajuan perkara pengujian undang-undang.

Putusan itu dibacakan dalam sidang perkara Nomor 382/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Permohonan yang diajukan Farhan Hilmy tersebut mempersoalkan ketentuan legalisasi bukti kelulusan dalam Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menjelaskan, meskipun MK memiliki kewenangan memeriksa perkara tersebut, permohonan tidak dapat dilanjutkan karena terdapat persyaratan prosedural yang tidak terpenuhi.

“Oleh karena permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon,” ujar Daniel saat membacakan pertimbangan putusan.

Dengan keputusan tersebut, MK tidak masuk pada pemeriksaan substansi mengenai konstitusionalitas aturan bukti ijazah SMA bagi calon presiden dan calon wakil presiden.

Tak Hadir Sidang

Daniel mengungkapkan, persoalan utama yang menyebabkan permohonan tidak dapat diterima adalah ketidakhadiran pemohon dalam sidang pendahuluan. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.

Ketidakhadiran Farhan membuat majelis hakim tidak dapat mengonfirmasi dokumen perbaikan permohonan maupun alat bukti yang sebelumnya telah disampaikan. Akibatnya, MK tidak mengesahkan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan tersebut.

Kondisi ini menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Selain persoalan alat bukti, MK juga tidak mempertimbangkan lebih lanjut surat penarikan permohonan yang sebelumnya telah diajukan pemohon.

Sebelumnya, Farhan diketahui tidak menghadiri sidang perbaikan permohonan pada Senin (2/11/2026). Dalam persidangan tersebut, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mengungkapkan pemohon telah menyampaikan surat penarikan perkara.

“Untuk Permohonan 382 sudah dicek tidak hadir, tidak hadir ya sudah dicek semua tidak hadir, dan sudah mengajukan penarikan permohonan. Ini sebenarnya kami konfirmasi sekaligus ketika mengajukan surat penarikan permohonan,” ujar Enny.

Sidang tersebut juga diikuti Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani.

Mengapa Digugat?

Perkara ini bermula ketika Farhan Hilmy mengajukan uji materi Pasal 227 huruf l UU Pemilu ke MK. Ketentuan tersebut mengatur dokumen administratif berupa bukti kelulusan yang harus disampaikan saat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.

Pasal tersebut mensyaratkan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Farhan mempersoalkan frasa “oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah” karena dinilai membatasi pihak yang berwenang melakukan legalisasi bukti kelulusan.

Menurutnya, aturan tersebut belum mengakomodasi calon yang menempuh jalur pendidikan internasional atau memiliki ijazah perguruan tinggi yang sah.

“Norma Pasal 227 huruf l UU Pemilu hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah formal konvensional dalam negeri. Padahal dalam pergaulan global dan sistem pendidikan internasional, seperti di Singapura, Australia, maupun Inggris, terdapat jalur akselerasi, seperti program diploma terpadu,” kata Farhan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Selasa (20/10/2026).

Farhan yang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret itu menilai ijazah pendidikan tinggi seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pembuktian kelulusan bagi bakal calon presiden maupun wakil presiden.

Melanggar Hak Konstitusional

Dalam argumentasinya, Farhan menyebut pembatasan legalisasi bukti kelulusan hanya pada jenjang pendidikan menengah sebagai bentuk formalisme berlebihan atau undue formalism. Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat hak politik warga negara yang memiliki ijazah perguruan tinggi sah.

Farhan mengaitkan persoalan itu dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengenai jaminan kepastian hukum yang adil. Ia juga merujuk Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam permohonannya, Farhan meminta MK menyatakan frasa yang dipersoalkan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai mencakup satuan pendidikan tinggi atau kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

Dengan penafsiran tersebut, bakal calon yang memiliki ijazah pendidikan tinggi sah diharapkan dapat menggunakan jalur pembuktian alternatif dalam memenuhi persyaratan administrasi pencalonan. Namun, permintaan tersebut tidak diperiksa lebih lanjut karena MK lebih dahulu menemukan persoalan persyaratan formil dalam pengajuan perkara.

Putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima juga berarti mahkamah tidak memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya dalil pemohon terhadap ketentuan syarat bukti ijazah capres-cawapres. Dengan demikian, ketentuan Pasal 227 huruf l UU Pemilu yang dipersoalkan Farhan tidak mengalami perubahan akibat putusan perkara Nomor 382/PUU-XXIV/2026. (edisi/bs)