EDISIINDONESIA.id – Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mengkaji langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik untuk meningkatkan efisiensi energi nasional. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas perkembangan ekonomi makro dan penguatan perekonomian Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Selain efisiensi energi, Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi pangan, serta mempercepat program penguatan produksi pertanian dan peternakan. Prabowo meminta jajarannya menyiapkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,47%, sedangkan inflasi berada pada kisaran 3,3%.

Cadangan devisa Indonesia juga dinilai relatif aman, yakni sekitar US$ 146 miliar atau setara dengan kebutuhan pembiayaan impor selama 5,3 bulan. “Cadangan devisa relatif aman untuk 5,3 bulan sekitar US$ 146 miliar. Indeks keyakinan konsumen juga di atas 118 dan juga disampaikan PMI, purchasing managers’ index, optimistis pada level 54 dan itu salah satu yang tertinggi,” ujar Airlangga seusai rapat.

Indeks keyakinan konsumen yang berada di atas level 118 menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Sementara itu, indeks manajer pembelian (PMI) pada level 54 mencerminkan aktivitas manufaktur yang masih berada dalam fase ekspansi.

Efisiensi BBM dan Listrik

Salah satu perhatian utama Presiden Prabowo dalam rapat tersebut adalah peluang penghematan energi, khususnya pada penggunaan BBM dan listrik. Pemerintah diminta melakukan kajian untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi efisiensi sekaligus menyiapkan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan.

“Bapak Presiden minta ini untuk dilakukan pengkajian dan diusulkan kebijakan apa yang perlu diambil pada sektor tersebut,” kata Airlangga.

Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan energi nasional di tengah kebutuhan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan langkah teknis maupun kebijakan baru terkait efisiensi BBM dan listrik. Usulan kebijakan masih akan disusun berdasarkan hasil kajian.

Inflasi Pangan Dijaga

Selain sektor energi, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap perkembangan inflasi pangan bergejolak atau volatile food. Kelompok pangan tersebut menjadi salah satu penyumbang inflasi yang perlu dikendalikan agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap daya beli masyarakat.

Namun, Prabowo juga mengingatkan agar pengendalian inflasi tidak menghilangkan kesempatan petani memperoleh keuntungan dari kenaikan harga hasil pertanian. Airlangga menjelaskan, presiden menginginkan keseimbangan antara stabilitas harga kebutuhan pokok dan kesejahteraan petani.

“Arahan Bapak Presiden karena ini masih dalam range, ya kita jaga saja, tetapi petani biarkan menikmati nilai tukar yang sampai 133,” ujar Airlangga.

Nilai tukar petani (NTP) pada level 133 menjadi salah satu indikator yang dibahas dalam rapat. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara harga yang diterima petani dan harga yang mereka bayarkan. Dengan demikian, pemerintah berupaya menjaga harga pangan tetap terkendali tanpa mengabaikan pendapatan pelaku usaha pada sektor pertanian.

Pabrik Pakan Ternak

Prabowo juga meminta percepatan sejumlah program untuk memperkuat pasokan pangan nasional, termasuk pengembangan industri pakan ternak dan peternakan ayam. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah rencana operasional pabrik pakan ternak oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Presiden meminta BUMN memberikan kepastian mengenai jadwal produksi pabrik tersebut agar program penguatan pasokan pangan dapat segera berjalan. “BUMN diminta untuk menjelaskan kapan program pabrik feedmeal-nya itu bisa berproduksi, dan peternakan ayam dan yang lain yang tadi disampaikan diperkirakan itu tahun depan. Beliau minta agar ini bisa dipercepat,” tutur Airlangga.

Program yang semula diperkirakan mulai berjalan pada 2027 tersebut diharapkan dapat direalisasikan lebih cepat sesuai arahan presiden. Percepatan produksi pakan dan pengembangan peternakan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas produksi pangan dalam negeri.

Rapat terbatas ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria. Turut hadir Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Melalui pembahasan tersebut, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat sektor pangan dan energi sebagai penopang perekonomian nasional. (edisi/bs)