MUBAR, EDISIINDONESIA.id – Penjabat Bupati Kabupaten Muna Barat (Mubar), Bahri mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh kepala desa untuk menyiapkan seluruh administrasi laporan pertanggung jawaban (LPJ) selama pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bahri melarang seluruh pimpinan OPD dan kepala desa untuk tidak keluar daerah dan mengaktifkan hendpone selama ada pemeriksaan BPK.

“BPK sebentar lagi datang ke Mubar, saya mengingatkan seluruh Kepala OPD, perencana dan bendahara untuk menyiapkan seluruh data administrasi pertanggungjawaban dan tidak keluar daerah selama pemeriksaan nanti,” kata Pj Bupati Mubar saat memimpin apel gabungan, di pelataran kantor Sekretariat daerah, Senin kemarin.

Selama pemeriksaan nanti, kata Bahri seluruh OPD harus proaktif, dan responsif dan jangan menghilang ketika BPK meminta data administrasi pertanggungjawabannya. Selain itu, seluruh kepala desa juga diminta menyiapkan seluruh administrasi laporan pertanggungjawabannya dalam mengelolah dana desa.

“Seluruh kepala desa siapkan administrasi pertanggungjawaban jangan sampai uji petik, saya akan mengarahkan desa-desa tertentu untuk diperiksa. Olehnya itu, siapkan memang laporan pertanggungjawaban tahunan,” tekannya.

Dia menambahkan Pemkab Mubar selalu menginginkan menjaga koordinasi yang baik dengan tim BPK.

“Untuk saat ini Pemkab Mubar mulai melakukan sejumlah pembenahan dalam berbagai bidang pengelolaan keuangan dan sejumlah aplikasi pengelolaan sudah diterapkan dengan tertib. Kita menginginkan pengelolaan keuangan lebih baik, tertib, terarah dan transparan,” ungkapnya.

“Olehnya itu, saya berharap seluruh OPD dan kepala desa mendukung upaya pemerintah yang saat ini terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (**)