KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menyayangkan keputusan pemerintah yang akhirnya menaikkan harga bahan bakar (BBM) subsidi Pertalite, Solar subsidi dan non subsidi Pertamax.

Sebab, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut dinilai hanya akan menambah beban ke masyarakat yang masih tertekan oleh pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Wasekjen Internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPM, Abdur Rajab Saputra, kepada EdisiIndonesia.id, Minggu (4/9/2022).

“Opsi menaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Kenaikan harga Pertalite dan Solar yang proporsi jumlah konsumennya di atas 70 persen sudah pasti akan menyulut inflasi. Kita kalkulasi kenaikan Pertalite meningkatkan inflasi hingga 1,86 persen, sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 year over year (YOY),” ujarnya.

Diketahui, pada 2022 ini pemerintah mematok subsidi BBM Rp 502,4 triliun. Saat ini subsidi pertalite hanya tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022.

Daripada menaikkan harga BBM subsidi, Rajab mengusulkan pemerintah lebih baik mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, yang sekitar 60 persennya tidak tepat sasaran.

“Tak perlu naikan harga. Cukup buatkan regulasi jelas untuk menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar. Kami rasa ini lebih efektif memastikan subsidi BBM bisa tepat sasaran,” jelasnya.

Selain itu, jelasnya masih banyak cara lain di luar kenaikan harga BBM agar anggaran subsidi energi tak semakin membengkak dan membebani APBN.

Ia menyatakan pemerintah seharusnya melakukan reduksi terhadap belanja APBN yang tidak mendesak dan tidak prioritas.

“Salah satu pos belanja yang justru menjadi beban APBN seperti proyek-proyek mercusuar, antara lain ibu kota baru dan kereta api cepat yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN bisa dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM,” terangnya.

Rajab menuturkan jika hal-hal tersebut bisa direalisasikan maka BBM tidak perlu naik. Olehnya itu, Gerakan Pemuda Marhaenis meminta Pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan penetapan harga BBM yang dinilai tidak tepat. (**)