Kejagung Didesak Periksa Ko John dalam Kasus Tambang Ilegal PT BSJ dan PT PKS di Konawe Utara

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyoroti dugaan keterlibatan Johnson Yaptonaga alias Ko John dalam perkara dugaan perambahan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan bermasalah yang menyeret PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengungkapkan bahwa kedua perusahaan tersebut diduga melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan dengan total bukaan mencapai sekitar 113,36 hektare.

Menurut Hendro, PT BSJ diduga melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Hutan Lindung (HL) dengan luas bukaan mencapai 78,36 hektare. Aktivitas tersebut disinyalir menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah berakhir masa berlakunya.

Sementara itu, PT PKS diduga melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas bukaan sekitar 35 hektare. Perusahaan tersebut disinyalir menggunakan IUP yang dipersoalkan legalitasnya atau disebut sebagai IUP siluman.

“Jika ditotal, bukaan kawasan hutan yang diduga dilakukan kedua perusahaan ini mencapai kurang lebih 113,36 hektare. Kami menduga aktivitas tersebut juga melibatkan JY alias Ko John,” ungkap Hendro kepada media ini, Kamis (19/11/2026).

Hendro menjelaskan, dugaan keterlibatan Johnson Yaptonaga bukan tanpa dasar. Berdasarkan penelusuran tim investigasi Ampuh Sultra, nama JY ditemukan dalam struktur kepengurusan PT BSJ dengan posisi sebagai komisaris.

Tak hanya itu, pada PT PKS, Johnson Yaptonaga disebut memiliki peran sebagai pengendali sekaligus pemegang saham. Hal tersebut, menurut Hendro, merujuk pada Akta Nomor 27 Tahun 2021 yang diterbitkan Notaris Mulyani, SH., M.Kn., di Kabupaten Karawang pada 27 Januari 2021.

“Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk mempertanyakan sejauh mana peran dan tanggung jawab Johnson Yaptonaga dalam aktivitas kedua perusahaan tersebut. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang luput dari pemeriksaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hendro membeberkan bahwa PT PKS disebut harus menanggung kewajiban denda kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dengan estimasi mencapai Rp868,814 miliar. Nilai tersebut, menurutnya, belum termasuk konsekuensi hukum atas dugaan aktivitas pertambangan menggunakan IUP yang dipersoalkan.

Adapun PT BSJ disebut memiliki kewajiban membayar denda pokok sebesar Rp50 miliar kepada Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan periode 2013–2025. Sementara itu, besaran denda terkait dugaan pembukaan kawasan hutan yang menjadi kewenangan Satgas PKH disebut masih dalam proses perhitungan.

Hendro menilai, jika seluruh kewajiban dan konsekuensi hukum dari aktivitas kedua perusahaan tersebut dihitung secara keseluruhan, nilai yang harus ditanggung berpotensi mencapai triliunan rupiah.

“Menurut perhitungan kami, kedua perusahaan ini berpotensi menghadapi kewajiban pembayaran dalam jumlah sangat besar. Apalagi jika dugaan aktivitas pertambangan menggunakan IUP yang sudah mati maupun IUP yang dipersoalkan legalitasnya turut diperhitungkan bersama denda dari Satgas PKH,” jelasnya.

Atas sejumlah temuan tersebut, Ampuh Sultra mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar tidak hanya berfokus pada pihak-pihak yang telah menjadi perhatian dalam perkara tersebut, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk Johnson Yaptonaga.

Hendro mengingatkan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh tebang pilih. Menurutnya, siapa pun yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas perusahaan harus diperiksa apabila ditemukan indikasi dan bukti yang cukup.

“Yang kami khawatirkan, Kejagung hanya berfokus pada AK, sementara dugaan keterlibatan JY justru luput dari perhatian. Padahal, berdasarkan penelusuran kami, ada sejumlah keterkaitan yang perlu didalami secara serius,” bebernya.

Sebagai bentuk keseriusan mengawal perkara tersebut, Ampuh Sultra memastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II pada Senin, 23 November 2026 mendatang.

Aksi tersebut, kata Hendro, bertujuan mendesak Kejaksaan Agung agar segera memberikan perhatian terhadap dugaan keterlibatan Johnson Yaptonaga dalam perkara tata kelola pertambangan di Konawe Utara.

“Kami akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada Senin depan. Kami ingin Kejagung memberikan perhatian serius dan menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat. Penegakan hukum harus menyentuh semua pihak, bukan hanya sebagian,” pungkasnya. (**)

Comment