KPU Wakatobi Tunda PAW LITAO, Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Cacat Prosedur SK DPP Hanura

WAKATOBI, EDISIINDONESIA.id- Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Fraksi Partai HANURA, Litao, resmi ditunda sementara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wakatobi. Keputusan tersebut memunculkan babak baru dalam polemik internal Partai HANURA yang kini masih bergulir di sejumlah jalur hukum.

Penundaan ini terungkap setelah Tim Kuasa Hukum Litao dari Kantor Advokat Jayadin La Ode, S.H., M.H. & Partners mendatangi langsung Kantor KPU Wakatobi, Rabu (18/11/2026), bertepatan dengan batas akhir waktu jawaban KPU atas surat permohonan penundaan PAW yang diajukan pada 16 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, pihak KPU menyampaikan bahwa surat balasan resmi telah dikirimkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi sebagai jawaban atas surat Nomor: 100.1.4.2/165/XI/2026.

Kuasa hukum menyebut, KPU memutuskan menunda sementara proses PAW atas nama Litao dan belum menyampaikan nama calon pengganti kepada pimpinan DPRD Wakatobi.

Keputusan tersebut disebut sebagai konsekuensi hukum karena Litao masih menempuh upaya hukum, baik melalui Kasasi di Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor 59/Pid.Sus/2026/PN Kdi maupun melalui sengketa internal di Mahkamah Partai HANURA.

Tak hanya mempersoalkan proses PAW, Tim Kuasa Hukum Litao juga melontarkan kritik keras terhadap sikap sejumlah oknum dan kader Partai HANURA yang dinilai tidak profesional dalam menyikapi persoalan internal partai.

Kuasa hukum menilai terdapat tindakan yang terkesan tergesa-gesa, memaksakan kehendak, bahkan memihak kepada pihak tertentu berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Partai HANURA.

Lebih jauh, mereka mempertanyakan legalitas prosedur penerbitan dan penyampaian SK Dewan Kehormatan maupun SK DPP HANURA yang dijadikan dasar usulan PAW.

Menurut kuasa hukum, hingga saat ini salinan resmi kedua keputusan tersebut belum pernah diserahkan kepada Litao. Kondisi ini dinilai menimbulkan persoalan serius terkait transparansi, keterbukaan informasi, dan kepastian hukum.

Tim Kuasa Hukum yang terdiri dari Jayadin La Ode, S.H., M.H. dan La Ode Mohammad Siadi, S.H. menegaskan bahwa perjuangan hukum kliennya belum berakhir.

Mereka menyatakan telah mengajukan keberatan melalui Mahkamah Partai DPP HANURA pada 16 November 2026, dengan bukti pengiriman Pos Indonesia Nomor P26DUA3YVZR7VR.

Apabila penyelesaian di Mahkamah Partai tidak memberikan keadilan, pihaknya menyatakan siap melanjutkan perkara melalui gugatan sengketa khusus partai politik di Pengadilan Negeri, upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, hingga gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap keputusan administratif yang dianggap merugikan hak-hak kliennya.

Kuasa hukum juga mengingatkan bahwa rangkaian proses hukum tersebut berpotensi membuat polemik PAW semakin panjang dan berlapis apabila ada pihak yang tetap memaksakan proses berdasarkan keputusan yang masih dipersoalkan.

Dalam pernyataan sikapnya, Tim Kuasa Hukum meminta pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi, jajaran pengurus dan kader Partai HANURA, serta seluruh pihak terkait agar tidak mengambil langkah yang berpotensi mendahului proses hukum.

Mereka menegaskan bahwa berdasarkan posisi hukum yang disampaikan dalam siaran pers tersebut, Litao masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Fraksi HANURA periode 2024–2029, Dapil Wangi-Wangi Selatan, selama hak-hak hukumnya masih ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.(**)

Comment