WAKATOBI, EDISIINDONESIA.id – Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Litao, anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, menjadi sorotan setelah DPRD Wakatobi diketahui telah menyampaikan surat permintaan nama calon pengganti kepada KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 12 November 2025.

Menanggapi hal tersebut, Jayadin La Ode, S.H., M.H., selaku anggota tim kuasa hukum Litao, menegaskan bahwa kliennya saat ini masih memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya melalui proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menurut Jayadin, proses hukum tersebut hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga seluruh pihak diminta menghormati proses hukum yang masih berjalan.

Ia secara khusus meminta KPU Kabupaten Wakatobi dan DPRD Kabupaten Wakatobi agar mencermati ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 PKPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU tersebut ditegaskan bahwa apabila anggota DPRD yang diberhentikan mengajukan upaya hukum, KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud.

“Sebagai kuasa hukum, kami perlu menginformasikan bahwa proses hukum klien kami masih berjalan pada tahap kasasi di Mahkamah Agung. Karena itu, kami mengajak semua pihak, khususnya KPU Kabupaten Wakatobi dan DPRD Kabupaten Wakatobi, untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” tegas Jayadin.

Ia juga menekankan bahwa ketentuan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2025 tersebut perlu menjadi perhatian dalam setiap tahapan administrasi PAW, sehingga pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sebagai mantan konsultan hukum anggota KPUD, saya memahami bahwa norma ini telah mengatur secara tegas mekanisme penyampaian nama calon pengganti ketika terdapat upaya hukum. Oleh karena itu, kami berharap seluruh tahapan PAW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut,” tambahnya.

Kuasa hukum berharap KPU dan DPRD Kabupaten Wakatobi tidak mengabaikan hak-hak hukum Litao selama proses kasasi belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Pihaknya menegaskan akan terus mengawal dan memperjuangkan hak serta kepentingan hukum kliennya sesuai mekanisme hukum yang berlaku. (**)