EDISIINDONESIA.id – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mulai melakukan pemeriksaan terhadap prajurit aktif yang diduga terlibat kasus korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai pemeriksaan internal TNI terhadap personel yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara korupsi dana penanganan bencana tersebut “Kami mendapatkan informasi soal itu sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.

Budi menjelaskan, pemeriksaan tersebut menunjukkan TNI telah menindaklanjuti informasi yang sebelumnya disampaikan KPK mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara BNPB. “Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, KPK belum memerinci identitas kedua prajurit aktif tersebut maupun hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Puspom TNI.

Bersurat ke Panglima TNI

Keterlibatan personel militer dalam perkara dugaan korupsi dana bencana mulai menjadi perhatian setelah KPK menemukan indikasi adanya dua prajurit aktif yang berkaitan dengan konstruksi perkara. Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan keterlibatan personel tersebut.

Sebelumnya, KPK juga telah berkoordinasi dengan Puspom TNI mengenai kemungkinan peran sejumlah prajurit dalam perkara yang sedang disidik. KPK turut menyampaikan informasi mengenai dugaan peran seorang perwira tinggi TNI berinisial S yang pernah menjabat sebagai kepala BNPB.

Melalui koordinasi tersebut, KPK berharap penanganan perkara dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Informasi terbaru mengenai pemeriksaan oleh Puspom TNI menunjukkan adanya perkembangan dalam koordinasi antara KPK dan institusi militer.

Namun, pemeriksaan tersebut belum berarti kedua prajurit aktif yang dimaksud telah ditetapkan sebagai tersangka.

OTT KPK

Kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan dana penanganan bencana.

Sehari setelah operasi, tepatnya pada 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka adalah BS, tenaga ahli kepala BNPB yang juga merupakan adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S, pejabat yang saat itu memimpin BNPB.

Selain BS, penyidik menetapkan GPS yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala subdirektorat pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan BNPB sebagai tersangka. Tiga tersangka lainnya terdiri atas RE selaku tenaga ahli kepala BNPB, GP yang merupakan direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG dari pihak swasta.

Penetapan kelima tersangka tersebut menjadi bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung penanganan bencana.

Sita Rp 5,47 Miliar

Dalam pengembangan perkara, KPK menyita sejumlah barang bukti dengan total nilai sekitar Rp 5,47 miliar pada 16 Oktober 2026. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai dalam berbagai mata uang, emas fisik, tabungan emas, serta aset kripto.

Uang tunai yang diamankan meliputi US$ 7.500, 9.000 dolar Singapura, dan Rp 3,35 miliar. Selain itu, penyidik menyita 56 keping emas dengan berat keseluruhan 133 gram yang ditaksir bernilai Rp 315,8 juta.

KPK juga mengamankan tabungan emas seberat 192 gram dengan nilai sekitar Rp 452 juta serta aset kripto senilai Rp 1,10 miliar. Seluruh barang bukti tersebut diamankan untuk kepentingan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai BNPB.

Penggeledahan KPK

Setelah menetapkan para tersangka, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di lingkungan BNPB. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah ruangan kepala BNPB. Penyidik juga menggeledah sejumlah ruangan lain yang diduga berkaitan dengan perkara.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti tambahan guna memperjelas dugaan penyimpangan penggunaan dana kebencanaan. Selain mendalami peran para tersangka dari unsur sipil, KPK terus berkoordinasi dengan TNI untuk mengusut kemungkinan keterlibatan personel militer.

Pemeriksaan yang dilakukan Puspom TNI menjadi bagian dari tindak lanjut koordinasi tersebut. KPK menyatakan masih menunggu perkembangan pemeriksaan di lingkungan TNI, sedangkan penyidikan terhadap para tersangka kasus korupsi dana siap pakai BNPB terus berlangsung. (edisi/bs)