EDISIINDONESIA.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.

Jika pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi, presiden berwenang mengajukan dua calon pengganti wakil presiden untuk dipilih melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan ketentuan itu, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas dinamika yang berkembang terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Prasetyo juga menjelaskan presiden tidak menolak niat pengunduran diri tersebut. Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Di tengah pembicaraan itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Situasi tersebut membuat mekanisme pengajuan calon pengganti wakil presiden kembali menjadi perhatian.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut menjelaskan prosedur konstitusional yang harus ditempuh apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri.

Menurut Yusril, Presiden Prabowo nantinya harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Lembaga tersebut kemudian menyelenggarakan pemilihan untuk menentukan satu orang yang akan mengisi jabatan tersebut hingga masa jabatan berakhir.

Siapa yang Berhak Mengajukan Calon Pengganti Wakil Presiden?

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menempatkan presiden sebagai pihak yang berwenang mengusulkan calon pengganti apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Ketentuan tersebut berbunyi: “Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden”.

Berdasarkan aturan tersebut, terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan berbeda dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.

Presiden bertugas mengajukan dua nama calon kepada MPR. Adapun MPR menyelenggarakan sidang dan memilih satu orang dari kedua calon tersebut.

Dengan demikian, presiden tidak dapat langsung menunjuk satu orang untuk menggantikan wakil presiden yang mengundurkan diri atau berhenti dari jabatannya. Nama yang diajukan harus melalui proses pemilihan di MPR.

Mekanisme ini juga berbeda dari pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Dalam pemilu, rakyat memilih presiden dan wakil presiden sebagai satu pasangan.

Sementara itu, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong di tengah masa pemerintahan dilakukan melalui pemilihan oleh MPR berdasarkan dua calon yang diusulkan presiden.

Mekanisme Pengajuan Calon Pengganti Wakil Presiden menurut UUD 1945

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional bagi proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Berdasarkan ketentuan tersebut, prosesnya melibatkan beberapa tahapan.

1. Terjadi kekosongan jabatan wakil presiden
Kekosongan jabatan menjadi dasar dimulainya proses pengisian posisi wakil presiden. Kondisi ini dapat terjadi apabila wakil presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk pengunduran diri, Yusril menjelaskan bahwa wakil presiden perlu menyampaikan pernyataan tertulis kepada MPR.

2. Presiden mengajukan dua calon wakil presiden
Setelah menerima pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan, MPR menyurati presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden.

Presiden kemudian mengusulkan dua calon beserta berkas persyaratan pencalonannya kepada MPR. Kedua nama tersebut akan diproses dalam sidang pemilihan.

3. MPR menyelenggarakan sidang pemilihan
MPR bertugas memilih satu wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, sidang pemilihan harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Calon yang terpilih kemudian mengisi posisi wakil presiden hingga masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan berakhir.

Penjelasan Yusril soal Pengajuan Dua Calon Pengganti Wakil Presiden

Yusril Ihza turut memaparkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri. Menurut Yusril, proses tersebut diawali dengan surat pengunduran diri wakil presiden yang ditujukan kepada MPR.

Setelah menerima surat tersebut, MPR memberitahukan adanya kekosongan jabatan kepada presiden sekaligus meminta pengajuan dua calon pengganti.

Presiden kemudian mengirimkan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratan pencalonannya. Setelah menerima surat dari presiden, MPR menggelar pemilihan untuk menentukan wakil presiden baru.

Yusril mengatakan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu paling lambat 60 hari sejak menerima surat Presiden mengenai pengajuan dua calon tersebut.

“Kalau misalnya pak wakil presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati pak presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari pak presiden itu,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip dari Antara.

Dia juga menjelaskan pengunduran diri wakil presiden perlu disampaikan secara tertulis kepada MPR.

“Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulis dari pak wakil presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujarnya.

Menurut Yusril, MPR dapat menggelar sidang untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sekaligus meminta presiden mengajukan dua calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya.

Kewenangan DPR dalam Proses Pemberhentian Wakil Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memiliki peran dalam mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Namun, kewenangan tersebut berbeda dengan hak mengusulkan calon pengganti wakil presiden yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.

Pemberhentian dapat dilakukan apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut. Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pengajuan usul pemberhentian oleh DPR.

DPR terlebih dahulu harus meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Pengajuan permintaan kepada MK harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang tersebut juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Selanjutnya, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus permintaan tersebut paling lama 90 hari setelah permohonan diterima. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR melalui sidang paripurna.

MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul tersebut paling lambat 30 hari setelah menerima pengajuan dari DPR.

Keputusan pemberhentian harus diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota.

Persetujuan pemberhentian memerlukan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Dengan demikian, DPR memiliki kewenangan mengusulkan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui prosedur konstitusional.

Namun, lembaga tersebut bukan pihak yang berwenang mengajukan dua nama calon pengganti wakil presiden. Pengajuan calon pengganti tetap menjadi kewenangan presiden.

Mekanisme jika Presiden dan Wakil Presiden Sama-sama Berhalangan

UUD 1945 juga mengatur mekanisme berbeda apabila presiden dan wakil presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3), pelaksana tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh tiga menteri, yaitu menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan.

Paling lambat 30 hari setelah kondisi tersebut terjadi, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Dalam kondisi ini, calon presiden dan wakil presiden berasal dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Kedua pasangan tersebut harus merupakan peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui mekanisme tersebut melanjutkan masa jabatan hingga periode pemerintahan berakhir.

Aturan ini berbeda dari pengisian satu jabatan wakil presiden yang kosong. Apabila hanya posisi wakil presiden yang kosong, presiden mengajukan dua calon untuk dipilih MPR.

Sementara itu, jika jabatan presiden dan wakil presiden sama-sama kosong, pengajuan pasangan calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Gibran Masih Berstatus Wakil Presiden

Di tengah pembahasan mengenai calon pengganti wakil presiden, Yusril menegaskan hingga Selasa (10/11/2026), Gibran Rakabuming Raka masih berstatus sebagai wakil presiden dan tetap menjalankan tugasnya.

“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” ungkap Yusril.

Yusril juga menjelaskan putusan Mahkamah Agung (MA) dan MK tidak serta-merta menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden.

Meski demikian, dia menilai putusan MA perlu dicermati karena memuat pertimbangan mengenai persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi.

Yusril mengatakan dirinya telah memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai aspek hukum dan implikasi putusan MA serta MK tersebut.

“Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah,” katanya.

Dia meminta masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran maupun proses politik yang dapat berlangsung di DPR dan MPR.

“Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu. Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan,” tegas Yusril.

Dengan demikian, calon pengganti wakil presiden baru dapat diproses apabila terjadi kekosongan jabatan. Presiden berwenang mengajukan dua nama, sedangkan MPR bertugas memilih satu di antaranya melalui sidang yang diselenggarakan paling lambat 60 hari sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. (edisi/bs)