KOLAKA, EDISIINDONESIA.id– Angka 42 ribu bukanlah angka kecil. Apalagi jika yang dibicarakan adalah rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Sulawesi Tenggara, angka ini menjadi sorotan ketika Ridwan Bae dan Gubernur Andi Sumangerukka tampil bersama dalam penyerahan simbolis bantuan perumahan.

Acara tersebut berlangsung pada Minggu, 1 Oktober 2026, beriringan dengan pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Sultra dan menyampaikan pesan yang melampaui seremoni politik: pembangunan daerah butuh gotong royong antara pemerintah dan wakil rakyat di parlemen.

Program perumahan yang diperjuangkan Ridwan Bae di tingkat pusat dirancang untuk menjangkau warga yang membutuhkan hunian layak di seluruh kabupaten dan kota di Sultra.

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, rumah bukan sekadar bangunan bertembok beratap di sana ada rasa aman, kesehatan yang terjaga, kepastian tempat tinggal, serta peluang membangun masa depan yang lebih baik.

Karena itu, program ini memiliki makna sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar pembangunan fisik.

“Pemenuhan hunian layak adalah bagian dari hak dasar masyarakat,” tegas Ridwan Bae.

Ia menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan buah dari perjuangan menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalur parlemen. Pembangunan perumahan, ujarnya, tidak dapat dijalankan sendiri oleh satu pihak saja dibutuhkan kesepahaman dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para wakil rakyat.

Gubernur Andi Sumangerukka pun menyampaikan apresiasi atas upaya Ridwan Bae mendorong agar program strategis nasional ini benar-benar dirasakan warga daerah. Pemerintah Provinsi Sultra siap memperkuat sinergi agar bantuan tersebut tepat sampai kepada yang membutuhkan.

Namun, tugas sesungguhnya baru dimulai setelah acara selesai. Yang terpenting adalah memastikan setiap program tepat sasaran, kualitas bangunan memenuhi standar, dan penerima benar-benar berasal dari kelompok yang berhak. Keberhasilan tidak diukur dari seberapa banyak kunci diserahkan di panggung acara melainkan dari berapa banyak keluarga yang akhirnya tinggal di rumah yang aman, sehat, dan layak.

Pertemuan dua tokoh ini sekaligus menegaskan: kepentingan pembangunan rakyat harus menjadi jembatan di balik agenda politik. Program 42 ribu unit perumahan ini membawa harapan besar bagi Sultra. Jika perencanaan, penyaluran, dan pengawasannya berjalan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima kegiatan pembangunan itu sendiri berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

Pada akhirnya, rakyat tidak butuh banyak janji manis. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang nyata sampai ke pintu rumah mereka. Dan 42 ribu rumah itu kini menjadi satu angka besar yang menanti pembuktian: apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.(**)