EDISIINDONESIA.id – Juru Bicara Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Kamrussamad, membeberkan sejumlah menteri dan wakil menteri yang dinilainya tidak cukup kapabel atau tidak memberikan dukungan memadai terhadap seluruh agenda Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang disorot adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Kementerian teknis yang berkaitan dengan layanan publik, seperti pemadaman listrik yang sudah 10 bulan berjalan. Karena itu bisa merusak rantai pasok ekonomi di daerah-daerah,” kata Kamrussamad melalui kanal YouTube Akbar Faizal, dikutip Kamis (29/10/2026).

Meski Direktur Utama PLN sebagai operator sekaligus distributor telah diganti, menurutnya, peran menteri sebagai regulator tetap sangat penting.

Akbar Faizal menyela pembicaraan dengan menyentil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Maksud Anda adalah Menteri ESDM,” ujar Akbar.

Kamrussamad melanjutkan, polemik bahan bakar minyak (BBM) juga dapat mengganggu rantai pasok (supply chain) ekonomi di daerah. Menurutnya, hal itu terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat.

“Saya tadi menempatkan kriteria keempat, aspirasi publik. Kalau kami sebagai anggota partai menyerap aspirasi itu, itu harus juga diserap oleh seluruh partai yang ada. Bukan cuma kami,” tuturnya.

Ia melanjutkan, kondisi tersebut merupakan kenyataan yang harus diselesaikan karena mengganggu rantai pasok ekonomi. Dampaknya dapat menghentikan aktivitas di sisi permintaan (demand side) maupun penawaran (supply side).

“Itu yang bahaya sekali. Dan kalau itu terjadi, memengaruhi kepercayaan investor, investor global maupun domestik. Akhirnya mereka jadi wait and see,” lanjutnya.

Kamrussamad juga menyinggung persoalan judi online dan pinjaman online yang banyak menjerat masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan kinerja Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid.

Ia menilai regulator memiliki kewenangan yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk menutup akses terhadap aktivitas ilegal tersebut.

“(Itu berkaitan dengan Kementerian Komdigi) sebagai fungsi regulatornya,” tuturnya.

Selain Kementerian ESDM dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kamrussamad turut menyoroti kinerja Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Ketiga menteri tersebut berasal dari Partai Golkar.

Kamrussamad menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah berpidato di hadapan parlemen dan meminta agar suku bunga pinjaman bagi UMKM diturunkan karena selama ini berada di atas 20 persen. BacaIsu Politik

“Sekarang sudah enam bulan. Kita belum tahu lembaga keuangan mana yang sudah menurunkan suku bunga untuk UMKM menjadi single digit. Di mana fungsi kementerian yang bisa memfasilitasi tindak lanjut aspirasi yang disampaikan presiden ini kepada lembaga-lembaga keuangan?” jelasnya.

Selain ketiga menteri tersebut, Kamrussamad juga menyinggung Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, serta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Ia menyoroti tidak adanya tanggapan yang dinilainya memadai dari kedua menteri tersebut terkait tudingan bahwa Presiden mengurangi dana desa. Menurutnya, perlu ada penjelasan bahwa perubahan yang terjadi berkaitan dengan skema penyaluran anggaran melalui APBN hingga ke desa.

Yandri Susanto sendiri merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN).

“Betul, secara nomenklatur anggaran desa digeser, tetapi APBN-nya tetap sampai ke desa. Kalau dana desa itu sampai di desa paling cepat bulan April di tahun berjalan, sekarang dengan perubahan APBN, pada minggu pertama bulan Januari di tahun berjalan sudah tiba di desa melalui apa? Melalui program prioritas,” jelasnya.

Selanjutnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kamrussamad mengatakan bahwa sudah ada aspirasi publik soal mitigasi risiko yang tidak disiapkan.

“Kita harus terbuka menerima kritikan dari publik. Karena kalau sampai begitu banyak menteri, banyaknya kepala badan tidak bisa memenuhi ekspektasi publik, Bang Akbar bisa bayangkan,” ujarnya.

Lebih jauh, Kamrussamad menegaskan bahwa pihaknya juga mendesak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengompilasi visi dan misi pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Kementerian ini dipimpin oleh Rachmat Pambudy.

“Kementerian ini punya hak penuh untuk mengatakan ini tidak sinkron, ini sinkron, ini boleh. Dalam posisi Bappenas ini, kita minta dia lebih aktif mengambil peran ke depannya,” ungkapnya.

“Misalnya, perlu ada penjelasan kenapa TNI dilibatkan dalam pembangunan KDMP,” tambah Kamrussamad. (edisi/fajar)