MUNA, EDISIINDONESIA.id – Rencana pembangunan sarana dan prasarana Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan/Yonif TP di kawasan hutan Warangga tidak berjalan mulus.

Sejumlah warga yang mendiami dan melakukan aktivitas perkebunan diwilayah itu menolak pembangunan didirikan di lokasi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Muna, Muhammad Rahim memastikan pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan/stakeholder ditingkat daerah.

“Kita akan rapat koordinasi bersama Pemda dan Kodim 1416 Muna dalam waktu dekat. Kita duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,”ungkapnya, Selasa (6/10/2026).

Menurut politikus PDI-P ini, pembahasan harus dimatangkan terlebih dahulu ditingkat daerah. Pemda dan Kodim sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan langsung diminta menjadi pihak utama dalam mencari titik temu.

Opsi pemindahan lokasi pembangunan Yonif TP dilokasi lain. Rahim menyebut, kebijakan tersebut tidak bisa diputuskan sepihak dan harus melalui koordinasi serta komunikasi yang baik.

“Dalam waktu dekat akan kita rapatkan untuk mencari solusi bersama,” tegasnya.

Perlu diketahui, sejatinya penempatan Batalyon dikawasan hutan Warangga telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan RI dengan luas 46,31 hektar. (**)