EDISIINDONESIA.id – Hamas resmi mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Jalur Gaza setelah hampir dua dekade berkuasa. Kewenangan pemerintahan sipil selanjutnya akan diserahkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).

NCAG merupakan sebuah badan transisi yang dipimpin teknokrat Palestina dan dibentuk sebagai bagian dari rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat (AS) serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, mengatakan seluruh jajaran pemerintahan Hamas akan mengakhiri masa tugasnya, sementara pegawai teknis dan profesional tetap dipertahankan agar layanan publik tidak terganggu.

“Semua karyawan yang bekerja di bidang penyediaan layanan adalah pegawai negeri dan sepenuhnya siap bekerja di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza,” ujarnya usai konferensi pers di Rumah Sakit Al-Aqsa, Deir el-Balah, dikutip Al Jazeera, Kamis (9/7/2026).

Langkah tersebut disebut Hamas sebagai bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut pembubaran pemerintahan sebagai “langkah maju yang positif” untuk mendukung proses transisi menuju pemerintahan baru di Gaza.

Apa Itu NCAG?

NCAG dibentuk pada Januari 2026 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang didukung AS untuk mengakhiri perang di Gaza. Lembaga ini dipimpin teknokrat Palestina, termasuk Pelaksana Tugas Komisioner Ali Abdel Hamid Shaath, dan dirancang sebagai pemerintahan transisi yang bersifat netral.

Meski telah dibentuk, anggota NCAG hingga kini belum diizinkan Israel memasuki Jalur Gaza sehingga operasional sementara dilakukan dari Kairo, Mesir. Al-Thawabta mendesak seluruh pihak mempercepat proses tersebut.

“Kami menyerukan agar NCAG segera dapat memasuki Gaza dan menjalankan tanggung jawab nasional serta administratifnya demi memperkuat ketahanan rakyat Palestina dan membantu pemulihan mereka,” katanya.

Tugas Administrasi Gaza yang Baru

Berbeda dengan pemerintahan Hamas sebelumnya, NCAG difokuskan pada pengelolaan urusan sipil. Badan ini bertanggung jawab memulihkan layanan kesehatan, pendidikan, pasokan air, hingga administrasi pemerintahan sehari-hari.

Selain itu, NCAG juga akan mengawasi aspek keamanan internal melalui pembentukan satu kesatuan kepolisian terpadu yang bertugas menjaga hukum dan ketertiban. Lembaga tersebut melapor kepada Komisioner Tinggi di Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump serta Dewan Keamanan PBB, sebelum nantinya kekuasaan diperkirakan beralih kepada Otoritas Palestina pada 2027.

Shaath menyatakan NCAG siap mengambil alih pemerintahan begitu seluruh persyaratan dasar dipenuhi. Ia menegaskan pemerintahan baru membutuhkan satu otoritas pemerintahan, satu kerangka hukum yang jelas, dan aparat keamanan terpadu yang bertanggung jawab kepada otoritas tersebut.

“Kami sepenuhnya siap memikul tanggung jawab nasional segera setelah kondisi yang diperlukan terpenuhi,” ujarnya.

Apakah Hamas Melucuti Senjata?

Meski menyerahkan pemerintahan sipil, Hamas tidak secara eksplisit menyatakan akan melucuti senjata. Kelompok tersebut hanya menyebut kesiapan menyerahkan tanggung jawab keamanan sebagai bagian dari proses transisi.

Hal ini memicu penolakan dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyebut langkah Hamas hanya sebagai “tipuan”. Menurutnya, Hamas berusaha meniru model Hizbullah di Lebanon, yakni membiarkan pemerintahan sipil mengelola layanan publik sementara kelompok tersebut tetap menjadi kekuatan militer utama.

“Israel tetap bersikeras pada implementasi penuh rencana Trump dengan prinsip utama pelucutan senjata Hamas dan seluruh organisasi teroris serta demiliterisasi total Jalur Gaza,” kata Saar.

Mengapa Hamas Membubarkan Pemerintahannya?

Sejumlah analis menilai keputusan tersebut merupakan upaya Hamas menunjukkan kepada pemerintahan Presiden AS Donald Trump bahwa mereka bersedia melepaskan kendali pemerintahan, sehingga hambatan proses perdamaian tidak lagi dapat dibebankan kepada Hamas.

Analis politik dari European Council on Foreign Relations, Muhammad Shehada, menilai langkah ini juga dimaksudkan untuk membantah tuduhan Israel bahwa Hamas masih ingin mempertahankan kekuasaan penuh di Gaza. Menurutnya, Hamas berharap pemerintahan Trump melihat pembubaran pemerintahan sebagai bukti komitmen terhadap proses perdamaian.

Proses Perdamaian Masih Tersendat

Meski pemerintahan Hamas dibubarkan, situasi di Gaza belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Negosiasi menuju fase kedua gencatan senjata masih terhambat oleh perbedaan sikap mengenai pelucutan senjata Hamas, masuknya bantuan kemanusiaan, penarikan pasukan Israel, serta rencana rekonstruksi Gaza.

Serangan Israel juga terus berlanjut setelah pengumuman tersebut. Hingga kini, sedikitnya 73.098 warga Palestina dilaporkan tewas sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Sejak gencatan senjata yang dimediasi AS disepakati pada Oktober 2025, sedikitnya 1.005 orang kembali kehilangan nyawa.

Israel juga masih menguasai sekitar 70% wilayah Jalur Gaza, sehingga sebagian besar warga Palestina tetap tinggal di kawasan yang semakin sempit dan padat. (edisi/cnbc)