KENDARI, EDISIINDONESIA.id- Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara pada Rabu (1/4/2026). Kunjungan ini menyoroti pentingnya data dalam pembangunan daerah, sekaligus memberikan apresiasi atas capaian Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan statistik.

Pengawasan DPR dan Tantangan Data di Daerah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap implementasi kebijakan statistik di daerah. Ia mengidentifikasi beberapa tantangan mendasar, termasuk lemahnya koordinasi antarinstansi, belum seragamnya standar data, dan keterbatasan sumber daya manusia. “Banyak pengambilan keputusan yang belum dilandasi data. Ini menjadi catatan penting yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.

Meskipun demikian, Komisi X memberikan apresiasi atas kemajuan yang ditunjukkan Sulawesi Tenggara, yang berhasil masuk dalam delapan besar nasional pengelolaan data statistik dan mencatat pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,79 persen pada tahun 2025.

Sensus Ekonomi 2026: Peta Pembangunan Masa Depan

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menambahkan bahwa tantangan terbesar statistik saat ini bukan hanya akurasi, tetapi juga kecepatan dan relevansi data. Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum krusial untuk memotret struktur ekonomi nasional secara menyeluruh.

“Ini pekerjaan besar karena kita harus mendata puluhan juta pelaku usaha. Tapi data inilah yang akan menjadi peta pembangunan ke depan,” ujarnya. Sonny juga menekankan bahwa data statistik, termasuk PDB, disusun secara berjenjang dan diawasi lembaga internasional untuk menjaga akurasinya.

Komitmen Sultra dan Kendari dalam Pemanfaatan Data

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengakui masih lemahnya penggunaan data dalam perencanaan program di daerah, yang seringkali membuat kebijakan seperti pengendalian inflasi menjadi kurang efektif.

Ia mencontohkan, program pasar murah yang berulang kali dilakukan ternyata tidak menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan karena lokasi kegiatan yang keliru.

“Program tanpa dukungan data hanya akan berujung pada kegiatan seremonial tanpa dampak signifikan,” ungkapnya. Pemprov Sultra berkomitmen memperkuat integrasi data sektoral dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

Di tingkat kota, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memaparkan keberhasilan pemanfaatan data dalam mendorong capaian pembangunan yang terukur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kendari mencapai 86,36 persen (peringkat keenam nasional), tingkat kemiskinan ditekan hingga 4,18 persen (terendah di Sulawesi), dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,16 persen.

Namun, ia juga mengakui tantangan terkait meningkatnya pengangguran terbuka akibat urbanisasi, yang memerlukan pendekatan berbasis data untuk intervensi yang tepat sasaran. Sinergi dengan BPS menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Wali Kota Kendari juga menyatakan kesiapan untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta mengajak masyarakat untuk memberikan data secara transparan dan akurat, mengingat kerahasiaan data demi pembangunan daerah.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan regulasi statistik nasional, termasuk rencana revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, yang diharapkan dapat memperjelas peran daerah dalam pengelolaan data dan memperkuat integrasi sistem statistik nasional.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu meningkatkan kualitas data dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(**)