KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Mantan Bupati Buton Utara, Abu Hasan, resmi berpindah partai dari Partai Golongan Karya (Golkar) ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kamis (12/2/2026).

Kepindahan tersebut disebutnya sebagai bentuk aktualisasi diri dan langkah politik yang telah melalui pertimbangan matang.

Abu Hasan mengungkapkan, keputusan bergabung dengan PSI merupakan bagian dari proses panjang perjalanan politiknya, yang telah terbentuk sejak aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Menurutnya, perpindahan kader dari satu partai ke partai lain merupakan hal yang lazim dalam dinamika politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Perpindahan dari satu partai ke partai yang lain itu bukan hal yang luar biasa. Politisi nasional terjadi, politisi lokal juga kan terjadi, sehingga ini hal yang biasa saja,” kata Abu Hasan saat ditemui di kediamannya.

Ia menjelaskan, keputusannya bergabung dengan PSI juga tidak lepas dari ajakan personal sejumlah sahabatnya yang memiliki latar belakang HMI. Abu Hasan menilai PSI sebagai partai yang terbuka dan inklusif.

“Setelah saya berada di dalamnya, ini benar-benar partai super terbuka. Partai yang menjunjung tinggi solidaritas dan tidak membedakan anak bangsa dari seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Abu Hasan menegaskan, kepindahannya ke PSI tidak dilatarbelakangi konflik internal maupun persoalan pribadi di tubuh Golkar.

Ia bahkan mencontohkan saat dirinya menjabat sebagai Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar XI Sulawesi Tenggara, proses pelaksanaan berjalan damai tanpa gejolak sedikit pun.

Lebih lanjut, Abu Hasan menyampaikan bahwa dirinya telah resmi bergabung dengan PSI sejak November 2025 dan kini dipercaya menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulawesi Tenggara.

Ia juga menyebutkan bahwa struktur kepengurusan PSI di 17 kabupaten/kota di Sultra telah terbentuk. Ke depan, partai berlambang gajah tersebut berencana memperkuat struktur hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai bagian dari konsolidasi organisasi menjelang agenda politik mendatang. (**)