EDISIINDONESIA.id- Sebuah usulan model pemilihan kepala daerah (Pilkada) baru muncul dalam diskursus publik, yang mengombinasikan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan suara langsung rakyat. Tujuan model ini adalah menemukan solusi terbaik tanpa mengorbankan hak politik masyarakat.

Founder Citra Institute, Yusak Farchan, menyampaikan gagasan ini saat berdiskusi dengan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Senin (15/12/2025).

“Model pilgub (pemilihan gubernur) oleh DPRD dan pilkada kabupaten/kota oleh rakyat, bisa menjadi win-win solution,” ungkapnya.

Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu juga menyarankan agar Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhati-hati dalam merumuskan perubahan mekanisme Pilkada.

“Prabowo harus berhati-hati soal perubahan mekanisme pilkada, karena sebagian besar masyarakat masih menginginkan pilkada langsung,” katanya.

Oleh karena itu, Yusak mendorong agar rumusan terkait model Pilkada masa depan disusun secara matang.

Menurutnya, keinginan masyarakat untuk pemilihan langsung harus tetap diakomodir dan dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada mendatang.

“Nanti rakyat bisa marah kalau hak-hak politiknya dikebiri. Kan sudah ada presedennya dulu saat Presiden SBY mengeluarkan Perppu karena UU nya ditolak oleh rakyat,” tambahnya.(edisi/rmol)