EDISIINDONESIA.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ogah menaikkan pendapatan negara dengan menaikkan tarif dan pajak. Purbaya memilih opsi meningkatkan pendapatan negara dengan mendorong aktivitas ekonomi agar masyarakat lebih “happy” bayar pajak.

Selain itu, Kementerian Keuangan memastikan akan menindak tegas 200 penunggak pajak besar yang hingga kini belum melunasi kewajiban mereka. Nilai tunggakan yang harus dibayar tidak main-main, mencapai Rp50 sampai Rp60 triliun.

Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah mengantongi daftar nama-nama wajib pajak yang menunggak pajak hingga Rp60 triliun. Dia menyebut kasusnya sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga pemerintah berkomitmen segera melakukan penagihan.

“Kita punya list 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht, kita mau kejar nilainya Rp50 triliun sampai Rp60 triliun. Dalam waktu dekat akan kita tagih, mereka tidak akan bisa lari,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Purbaya menegaskan, Kemenkeu tidak akan bergerak sendirian. Penagihan pajak akan dilakukan bersama Kejaksaan, Kepolisian, hingga PPATK. Pertukaran data dengan kementerian dan lembaga lain juga akan dimaksimalkan supaya para penunggak pajak tidak bisa menghindar.

Dia mengaku dampak dari melonggarkan sistem likuiditas akan terasa dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat pada Oktober hingga Desember mendatang.

Harapannya, dengan tidak menaikkan tarif atau pajak, ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Dampaknya, penerimaan pajak akan naik dengan sendirinya.

“Kalau ekonomi tumbuh dengan cepat, Anda akan membayar pajak dengan lebih happy. Masyarakat tidak akan terasa membayar pajak karena ekonominya bergerak lebih cepat,” kata Menkeu.

Selain itu, Purbaya juga memaparkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Per Agustus, defisit tercatat Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB. Angka ini naik dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni 0,69 persen atau Rp 153,4 triliun.

“Ini indikasinya masih ada belanja pemerintah yang dipercepat lagi supaya keseimbangan primernya sesuai dengan desain anggaran yang kita buat waktu 2025,” jelasnya.

Dari sisi pendapatan, realisasi hingga Agustus mencapai Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari target, turun dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 1.777,3 triliun.

Sementara itu, belanja negara sudah terealisasi Rp 1.960,3 triliun atau 55,6 persen, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 1.930,7 triliun. (edisi/fajar)