MUNA, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Muna melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, di aula rujab Bupati Muna, Kamis (16/7/2025).

Pemda Muna yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muna Eddy Uga, saat membuka kegiatan, menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan tahapan penting dan strategis dalam penyusunan RPJMD.

“Ini sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah, dalam merumuskan program kegiatan dan pembangunan,” ungkapnya.

Eddy yang pernah menjabat Kadis PUPR Muna itu juga menyampaikan visi pembangunan Kabupaten Muna tahun 2025-2029, yang telah ditetapkan bersama Wakil Bupati Muna dalam dokumen RPJMD yaitu Industrialisasi JATI menuju Muna Barakati, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan.

“Visi ini lahir karena kami melihat Kabupaten Muna memiliki potensi yang sangat luar biasa disektor SDA, Pertanian, Peternakan, Kelautan, Kehutanan, Pariwisata serta industri yang selama ini belum tergarap secara optimal,” terangnya.

“Oleh karena itu, kami bertekad membangun Muna yang lebih maju, dengan mendorong proses industrialisasi berbasis potensi lokal, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sekda melanjutkan, untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan sejumlah program prioritas pembangunan Kabupaten Muna tahun 2025-2029 diantaranya,

1. Gercep Pokadulu (gerakan percepatan pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan.
2. Bantuan modal usaha dan penguatan kapasitas kelembagaan usaha bagi generasi milenial dan UMKM.
3. Pengadaan SP3D (Sarjana Pemuda Penggerak Perekonomian Desa)
4. Pembangunan perusahaan daerah
5. Bedah rumah bagi rumah tangga miskin dari APBD
6. Revitalisasi situs-situs sejarah utama
7. Peningkatan Infrastruktur pelayanan dasar
8. Pengadaan guru dari dan untuk anak pulau kecil dan terpencil
9. Gerakan makan-makanan bergizi bagi ibu hamil, menyusui dan balita.
10. Tambahan penghasilan pegawai
11. Peningkatan kesejahteraan perangkat desa, perangkat kelurahan non ASN dan honorer.
12. Pembangunan wisata terpadu segi empat selat Buton, dan
13. Pembangunan pusat data dan informasi terintegrasi.

“Namun kami sadari, keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai hanya kerja pemerintah semata. Tetapi dibutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen.” Tutupnya. (**)