BOMBANA, EDISIINDONESIA.id- Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan kepedulian terhadap warganya yang terdampak bencana angin puting beliung. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, secara langsung menyerahkan bantuan uang tunai kepada 9 Kepala Keluarga (KK) di tiga wilayah berbeda: Desa Mapila (2 KK), Desa Lantawonua (4 KK), dan Kelurahan Doule (3 KK).

Besaran bantuan bervariasi, yakni Rp5.000.000,- untuk rumah rusak berat, Rp3.000.000,- untuk rusak sedang, dan Rp2.000.000,- untuk rusak ringan. Penyerahan bantuan dilakukan bertepatan dengan Workshop Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencarian dan Pertolongan di Gedung Tanduale, Selasa (27/5/2025).

Workshop yang difasilitasi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kendari ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat, serta menyampaikan harapan agar Tenaga Ahli Komisi V DPR RI, La Ode Murfain, dapat menyampaikan permohonan pembentukan unit SAR di Bombana kepada pemerintah pusat.

La Ode Murfain, mewakili Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap inisiatif daerah dalam memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana dan akan menyampaikan permohonan tersebut.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kendari, Amiruddin A. S., S.Sos, menjelaskan bahwa workshop bertujuan memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan dasar pencarian dan pertolongan, diikuti oleh 125 peserta dari berbagai unsur.

Workshop yang meliputi materi teori, praktik, dan simulasi penanganan bencana ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat Bombana dalam menghadapi bencana.

Bupati Burhanuddin menutup acara dengan menekankan pentingnya gotong royong dan kesiapsiagaan masyarakat sebagai kunci dalam menekan risiko korban bencana.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memberikan bantuan material dan membangun kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.(**)