KONKEP, EDISIINDONESIA.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Kepulauan (Konkep) menggelar Rapat Paripurna atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Konkep tahun 2023 di ruang sidang Sekretariat DPRD Konkep, Selasa, (2/7/2024).

Rapat Paripurna tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Konkep Ishak, di dampingi Wakil Ketua I Isman, Wakil Ketua II Irwan, dihadiri fraksi Mepokoasade, fraksi PKB, fraksi Golkar/Nasdem, fraksi Demokrat Keadilan Indonesia Raya dan fraksi PAN serta pihak eksekutif.

Ketua DPRD Konkep Ishak mengatakan, tiga dari lima fraksi DPRD Konkep telah menyetujui LKPD Konkep tahun 2023. Ketiga fraksi tersebut telah memberikan apresiasinya atas keberhasilan Pemda Konkep dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah. Sementara fraksi PAN dan Demokrat Keadilan Indonesia Raya baru sebatas persetujuan Anggota.

“Nanti secara tertulis, pandangan umum fraksi mereka akan langsung disampaikan ke Sekretariat DPRD,” ucap Ishak.

Pada kesempatan itu, fraksi Golkar/Nasdem memberikan tanggapan atas LKPD tersebut, dalam pandanganya, fraksi Golkar/Nasdem menilai. Pemda Konkep telah berhasil melaksanakan pengelolaan keuangan daerah baik mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

“Hal ini, ditandai dengan relative berkurangnya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap temuan hasil pemeriksaan dari tahun-ketahun yang dapat di lihat, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut,” ujar Lukman saat membacakan pandangan umum fraksi Golkar/Nasdem.

Senada dengan itu, fraksi Mepokoasade memberikan apresiasi terhadap Pemda Konkep atas keberhasilannya meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut, semua berkat kerjasama yang terbangun harmonis antara eksekutif dan legislatif.

“Ada beberapa catatan perhatian, inovasi dan strategi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi dan perbaikandi perlukan untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi agar mencapai laju ekonomi yang lebih maju, upaya lebih lanjut diperlukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dan perlu strategi yang efektif demi mengendalikan inflasi dan stunting,” papar Hajarpin.

Sedangkan fraksi PKB dalam pandangan umumnya menilai, perolehan predikat WTP oleh BPK RI merupakan hasil kerjasama semua pihak dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan.

“Meskipun Konkep mendapatkan WTP, bukan berarti pengelolaan keuangan maupun pembangunan infrastruktur yang ada di Konkep telah sempurna. Tetapi ada beberapa catatan yang haus di perhatikan, terutama kesejahteraan masyarakat, pendidikan, ekonomi dan yang paling penting adalah inflasi dan penurunan stunting,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Konkep Ir. Amrullah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi, melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dermawan, pihak eksekutif berkomitmen terus melakukan perbaikan secara umum.

“Dalam hal pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, penyelenggaraan pembangunan secara efisien, efektif, proporsional dan profesional yang dapat di pertanggung jawabkan kepada Masyarakat secara umum,” ucap Dermawan.

“Maka saya mewakili Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan, menyampaikan terimakasih atas tanggapan fraksi yang telah menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2023. Untuk ditindak lanjuti ke tahap selanjutnya,” pungkasnya.