KONAWE, EDISIINDONESIA.id – Pernyataan Pengurus DPD I Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) John Rambo terkait usulan bakal calon Bupati Konawe dapat sentilan pedas dari DPD II Golkar Konawe.

Di salah satu media online, John Rambo mengimbau Golkar Konawe mendukung dan menyambut baik Yusran Akbar sebagai bakal calon bupati Konawe. Namun dalam imbauannya, ia juga memberi sindiran yang tidak pantas kepada Ketua Bappilu Golkar Konawe.

“Semoga Ketua Bappilu Kabupaten Konawe tidak galisah dan geram dengan diberikan surat tugas kepada Yusran Akbar yang juga selaku Ketua Kadin Konawe,” ungkap John Rambo kepada haksuara.id, Jumat (24/11/2024).

Menanggapi hal itu, Pangurus DPD II Golkar Konawe, Cici Langgasa mempertanyakan pemahaman John Rambo terkait mekanisme dan aturan partai terkait prosedur pengusulan bakal calon bupati.

“Karena dari argumentasinya kami menilai John Rambo ini hanya meraba-raba atau bermimpi, tidak membaca peraturan organisasi atau mekanisme yang ada di Partai Golkar tentang tata cara dan tata urutan terkait peran dan kewenangan Golkar kabupaten dalam mengusulkan bakal caoon bupati,” ungkap Asmin melalui sambungan seluler, Jumat (24/11/2023).

Bahkan, Ketua Divisi Pedesaan dan Daerah Tertinggal DPD II Golkar Konawe ini juga mempertanyakan kapasitas John Rambo di struktur kepengurusan DPD I Golkar Sultra.

“Apakah saudara John Rambo newakili seluruh pengurus Golkar Sultra untuk berkomentar? atau hanya sebagai kepentingan pribadi? atau ada kepentingan orang lain di bekakang semua ini? Partai Golkar ini bukan partai yang kecil, seluruh proses kerja- kerja politik itu dilakukan berdasarkan mekansme aturan partai,” tuturnya.

Cici menjelaskan, pengusulan Yusran Akbar sebagai bakal calon Bupati Konawe tidak susuai dengan mekanisme Partai Golkar. Pasalnya, Yusran Akbar tidak mengikuti tahapan dan mekanisme pengusulan bakal calon bupati yang dilakukan oleh Golkar Konawe.

“Namun nama Yusran Akbar tiba-tiba dimasukkan dalam usulan oleh Sekretaris DPD I Golkar Sulawesi Tenggara. Sehingga ini yang menjadi persoalan bagi kami,” jelasnya.

“Sehingga kami mempertanyakan, kenapa ada bakal calon bupati yang diusulkan yang tidak melalui penetapan pengusulan dari DPD II Golkar Kabupaten Konawe,” sambung Cici.

Karena itu, pihaknya pun mempertanyakan integritas Sekretaris Golkar Sultra. Ia menegaskan, sekretaris Golkar Sultra harus mampu berpikir dan menanggapi persoalan ini, tidak diam seolah-olah hanya sebagai pajangan di struktur DPD I Golkar Sultra.

“Kami sebagai pengurus Golkar Konawe mengaskan, jadi bukan persoalan surat tugas yang dikeluarkan DPP, tetapi yang dipersoalkan adalah mekanisme,” tegasnya.

Senada, Ketua Bappilu Golkar Konawe Sahrir menilai argumen yang dilontarkan John Rambo mencerminkan bahwa tidak memahami aturan di internal Partai Golkar.

“Harus banyak-banyak lah belajar tentang aturan organisasi partai golkar,” ujar Sahrir.

Pihaknya berharap agar Ketua Golkar Sultra serius menanggapi dan melakukan evaluasi terkait masalah ini. Sehingga persoalan serupa tidak muncul di kemudian hari.

“Kalau mengeluarkan statemen, carilah pengurus golkar provinsi yang kapabel, betul-betul punya skil dan bisa berkomentar, sehingga ini bisa menjadi masukan yang baik untuk pengurus di kabupaten dan kota,” pungkasnya. (**)