EDISIINDONESIA.id – Pengamat politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensat mengungkapkan bahwa bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto sama-sama minta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapres.

Namun menurut Hensat, Khofifah sangat tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan berdasarkan kabar yang beredar, ia berpotensi menjadi cawapres Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo.

“Khofifah Gub Jatim nampaknya diminati Ganjar dan Prabowo jadi Cawapres, tapi Khofifah ini sangat tegak lurus Jokowi, apa kata Jokowi aja. Nah, beredar kabar Khofifah semakin dekat bersanding dengan Prabowo maka jreeeng jreeeeng…,” ungkapnya dikutip dari akun X pribadinya, Jumat (29/9).

Sementara itu, berdasarkan hasil survei Lembaga Indo Riset di beberapa daerah, hasilnya elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Peneliti Indo Riset Roki Arbi mengatakan Anies mengalami kenaikan elektabilitas di Jateng dan Yogyakarta dari 8,3 persen menjadi 14,4 persen, selain itu kenaikan juga terjadi di Jatim, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Gorontalo.

“Efek dari deklarasi pasangan cawapres Muhaimin Iskandar dan bergabugnnya PKB ke Koalisi, terjadi kenaikan dukungan pemilih di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah-DIY pada Anies Baswedan dibandingkan survei bulan lalu, sumbangan yang terbesar didapatkan dari kenaikan elektabilitas di Jawa Timur,” kata Roki dalam paparannya, di Rumah Wijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Sedangkan di Jateng dan Yogyakarta, elektabilitas Ganjar mengalami penuruan dari 70,0 persen menjadi 65,6 persen.

Selain itu bakal capres PDIP juga mengalami penurunan di Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Gorontalo. “Stagnasi juga dapat dianalisis dari kesulitan PDIP mencari cawapres,” ucap dia.

Lebih lanjut, Prabowo Subianto mengalami penurunan di Sumatera dari 41,5 persen menjadi 38,1 persen, lalu di Jawa Barat dari 46,0 persen menjadi 40,5 persen, dan Jawa Timur dari 40,6 persen menjadi 32,8 persen, terakhir Kalimantan dari 48 persen menjadi 32 persen. (edisi/fajar)