MALUKU, EDISIINDONESIA.id – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Buru bakal menggelar aksi demonstrasi terkait dengan pertambangan emas ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Untuk itu, DPC GMNI Buru bakal “mengepung” Mapolres Pulau Buru dengan meminta Polres Pulau Buru dan Polda Maluku untuk menangkap pertanggung jawaban tambang ilegal Wasboli dan hentikan aktivitas tambang ilegal Gunung Botak.

Aksi unjuk rasa tersebut bakal digelar, pada Senin-Jumat, 22-26 Mei 2023, di Simpang Lima Namlea dan Polres Pulau Buru.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC GMNI Buru, Taufik Fanolong, di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Sabtu (20/5/2023) malam.

Taufik Fanolong mengatakan adapun aksi ini terkait dengan masih maraknya aktivitas tambang ilegal Gunung Botak dan Wasboli,

“Tujuan dari aksi GMNI Cabang Buru adalah meminta Polda Maluku dan Polres Pulau Buru untuk segera menghentikan proses pertambangan ilegal di Gunung Botak, serta meminta pihak penegak hukum untuk menangkap para penanggung jawab aktivitas pertambangan ilegal di areal Wasboli, baik areal di dalam maupun diluar,” kata Taufik Fanolong.

Taufik menjelaskan aksi tersebut direncanakan akan digelar dengan durasi waktu satu minggu berturut-turut, jika poin tuntutan belum juga terealisasikan, maka aksi akan berlanjut sampai ke Polda maupun Mabes Polri.

“Namun, apabila aksi GMNI Cabang Buru di hari pertama nanti mendapat tanggapan serius dari pihak penegak hukum, maka aksi pun akan berakhir, tapi tetap akan dikawal proses hukumnya sampai tuntas,” jelasnya.

Ketua GMNI Cabang Buru menambahkan pihaknya nantinya juga akan menyurati DPD GMNI Maluku di Ambon dan DPP GMNI di Jakarta untuk turut serta mengawal dan mempresur poin-poin tuntutan DPC GMNI Buru hingga terealisasi.

“Aktifitas pertambangan ilegal di areal Wasboli dengan menggunakan dompeng dan bak rendaman yang dicampurkan dengan obat, sementara material yang digunakan bersumber dari stok file dari hasil normalisasi Kali Anhoni atau pengangkatan sedimen oleh PT. BPS, yang kini ditinggalkan. Sebab, PT. BPS tidak lagi beroperasi untuk melakukan normalisasi Kali Anhoni,” pungkasnya. (**)