EDISIINDONESIA.id – Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas menilai larangan buka puasa bersama untuk jajaran pejabat pemerintah bukan mencerminkan anti-islam.

Pasalnya hampir seluruh kebutuhan Ummat Islam diurus oleh pemerintah.

“Wah, mana ada pemerintah anti-Islam, semua itu diurus [pemerintah] dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, salat diurus, semua diurus,” katanya pada Wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/3/2023).

Dia juga menilai surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama itu juga tidak menimbulkan kontroversi.

“Tidak ada kontroversi, siapa bilang. Tidak ada kontroversi,” bantahnya.

Namun demikian dirinya berharap, dana yang sudah dipersiapkan pejabat pemerintah untuk buka bersama sebaiknya digunakan saja untuk santunan fakir miskin, sehingga lebih bermanfaat.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengaku sepakat terhadap larangan buka puasa bersama bagi menteri dan juga pejabat negara.

Pasalnya sesuai kebiasaan warga Nahdliyin, sehabis Magrib yang dilakukan adalah siap-siap taraweh.

“Kalau orang NU ini sebenarnya sumpek diajak buka bersama itu. Kami itu kalau di NU kegiatan habis salat Magrib itu siap-siap tarawih, habis tarawih baru kegiatan. Buka bersama itu sumpek. Saya sendiri paling takut kalau puasa diundang buka puasa bersama, paling takut saya,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Tidak hanya itu dia juga mempertanyakan kegentingan buka puasa bersama.

“Ya selama ini orang bikin buka bersama tuh apa sih yang dilakukan? Kalau bagi-bagi ke kaum fakir miskin, nah itu saya kira penting. Bagi-bagi buka untuk fakir miskin, untuk orang yang terjebak macet di jalan, dan sebagainya, saya kira penting. Ya bagi-bagi saja, bagi-bagi. Nggak usah bikin seolah-olah kita jadi pesta besar makan-makan. Ndak perlu saya kira,” ujarnya. (EI/Net)