EDISIINDONESIA.id- Dalam beberapa hari ini, di sejumlah grup WhatsApp yang saya ikuti, ramai pengaduan soal kondisi jalan berlubang. Belum di grup media sosial yang lain. Itu terjadi di sejumlah titik. Baik di Kota Kendari dan di Kabupaten Konawe Selatan. (Belum mendengar ada pengaduan di provinsi Sulawesi tenggara

Komentar dalam grup itu ada yang marah, mengkritik pemerintah, termasuk mencaci sebuah pabrik yang dianggap tidak peduli dengan kondisi jalan raya Konawe Selatan di sekitarnya rusak parah. Padahal kuat dugaan, penyumbang terbesar kerusakan jalan itu truk-truk yang keluar masuk pabrik tersebut.

Sebenarnya, urusan jalan rusak ini bukan hal baru. Hampir setiap tahun selalu sama. Bahkan itu terjadi bertahun-tahun. Karena itu, setiap pemerintah selalu menyediakan anggaran khusus untuk pemeliharaan. Tentu beda daerah, tidak sama anggaran yang disediakan. Di Kabupaten Konawe Selatan misalnya, tahun 2021 lalu menyediakan Rp 700 juta untuk pemeliharaan jalan. Sementara di konawe menganggarkan Rp 80 miliar. Kenapa berbeda? Karena kondisi dan jumlah panjang jalan berbeda.

Kabupaten Konawe Selatan, berdasar data Badan Pusat Statistik

Sebenarnya, kalau mengacu pada data BPS tahun 2018, Pemkab Konawe Selatan sudah menekan angka kerusakan jalan level berat dari 138,64 kilometer pada tahun 2015-2018 tersisa tinggal 138,58 kilometer. Ini jalan yang rusaknya kategori parah. (BPS belum update data tahun setelahnya).

Begitu pula dengan di kabupaten Konawe Selatan. Pada tahun 2022 ada jalan rusak berat sepanjang 138,64 kilometer, menyusut tinggal 138,54 kilometer. Dari sini artinya setelah beberapa tahun pihak provinsi Sulawesi tenggara hanya memperbaiki 6 kilometer saja yg berada di kecamatan angata desa lamoen dan desa puao ikhtiar mengurangi kerusakan jalan sudah dilakukan. Hanya memang belum maksimal.

Tuntutan masyarakat itu sebenarnya sederhana. Tidak muluk-muluk. Yang penting jalan jangan rusak. Jangan sampai berlubang yang membahayakan pengendara. Kalau pun ada yang rusak sesegera mungkin ditambal. Jangan menunggu sampai ada korban. Masyarakat juga tidak pernah mau tahu, apakah status jalan milik negara, punya k provinsi, milik kabupaten/kota maupun jalan non-status.
Lalu dananya gimana?

Semua menyadari, memang tidak segampang mengerdipkan mata bagi pemda menggelontorkan dana. Karena anggaran yang keluar harus berbasis perencanaan. Sementara jalan rusak tidak pernah direncanakan. Tapi kan sudah ada anggaran pemeliharaan. Kan sudah ada dana taktis. Kalau pun anggaran tidak cukup, bukan berarti ada ”pembiaran” jalan rusak parah berbulan-bulan.

Inilah yang terkadang menjadi dilema. Namun bukan berarti tidak ada solusi. Senyampang ada keterlibatan masyarakat, akan ada pintu keluar dari problem tersebut. Maka, dulu di kabupaten Konawe Selatan sempat ada tim reaksi cepat penanganan jalan rusak. Tugas mereka memelototi jalan-jalan yang membahayakan pengendara. Dari hasil pantauan tim tersebut, jika ada jalan rusak, dengan cepat dilakukan pembenahan. Namun entah mengapa, cukup lama tidak terdengar aktivitas tim tersebut. Sehingga ketika ada lubang di mana-mana, respons-nya sangat lama. Bahkan berbulan-bulan baru ditangani.

Urusan jalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ini kepentingan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Roda ekonomi juga bisa bergerak lebih cepat kala aksesnya mudah.

Kondisi jalan yang baik juga bisa menjadi rapor positif pemerintah. Wajah kota atau kabupaten itu diawali dari seberapa mulus jalan rayanya. Bukan seberapa banyak proyek prestisiusnya. Bahkan, tidak itu saja, jalan yang mulus bisa menjadi modal politik kepala daerah. Tidak perlu janji yang ndakik-ndakik, senyampang sudah ada bukti jalan-jalan yang bagus, masyarakat sudah paham harus memilih siapa

Sedangkan parah elit politik Sultra sangat enteng melakukan kampanye dengan di dasari jalan rusak mereka berjanji akan memperbaiki jalan raya masyarakat akan tetapi beberapa tahun saat terpilih sebagai gubernur Sultra pada akhirnya meninggal kumbangan kerbau yang berada di Konawe Selatan dari kecamatan angata dan kecamatan mowila sampe jalan poros kecamatan landono ini patut di contoh oleh parah pemimpin Sultra.

Janji janji manis dari bapak gubernur Sulawesi tenggara yang dimana lebih mementingkan dan menganggarkan dana 400 miliar dalam agenda pembangunan gedung kantor Sultra dan patung pahlawan sedangkan jumlah kerusakan jalan poros angata dan Kendari di Konawe Selatan sangat tidak memungkinkan di lewati oleh masyarakat akan tetapi gubernur Sulawesi tenggara tidak melihat penderitaan masyarakat Konawe Selatan selama beberapa tahun terakhir tak pernah ada perhatian oleh pemerintah provinsi Sulawesi tenggara untuk memperbaiki jalan poros kecamatan angata dan kecamatan mowila,kecamatan landono yang berada di Konawe Selatan (**)

Penulis : Indra Dapa, Tokoh Pemuda Konawe Selatan

Tulisan ini adalah kiriman dari sobat edisiindonesia.id, tulisan tersebut sepanuhnya menjadi tanggung jawab penulis.