EDISIINDONESIA.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah agar membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Sebab, harga minyak mentah WTI crude maupun brent crude per tanggal 30 Agustus 2022 ini, terus mengalami penurunan bahkan sejak tiga bulan terakhir.

Hal ini diketahui lewat data yang disampaikan oleh oilprice yang menyebut harga minyak saat ini telah mendekati angka 90 USD perbarel.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menuturkan, pemerintah tidak seharusnya menaikkan harga BBM bersubsidi lantaran harga minyak dunia saat ini sudah mulai turun secara berangsur-angsur, dan masih sesuai dengan asumsi APBN 2022.

“Kalaupun terjadi pergerakan, maka pergerakannya secara umum tetap dalam rentang100 dolar Amerika per barel. Karenanya, pergerakan harga minyak mentah dunia ini masih sesuai dengan asumsi revisi APBN 2022,” tegas Mulyanto, Rabu (31/8/2022).

“Jadi alasan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi memang kurang mendasar,” imbuhnya.

Mulyanto mendesak pemerintah untuk mengambil opsi kebijakan pembatasan dan pengawasan, agar distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran, ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi, yang penuh risiko daripada harus menaikkan harga BBM bersubsidi yang berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat.

“Kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak, agar tepat sasaran, memiliki resiko ekonomi dan sosial yang lebih ringan bagi masyarakat. Ketimbang kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tetap membiarkan mobil mewah menikmati BBM bersubsidi,” ujarnya.

Menurutnya, jika kebijakan ini yang tetap akan diambil, pemerintah terkesan membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi.

“Ini kan semakin tidak adil,” demikian Mulyanto.

Sementara itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Dukungan tersebut terkait dengan polemik rencana pemerintah pusat akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar, per 1 September 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP memahami beban yang ditanggung pemerintah begitu berat. Terlebih, pemerintah pun sudah menyiapkan bantalan sosial untuk mengantisipasi kenaikan harga.

“PDI Perjuangan memahami beban yang ditanggung oleh pemerintah dengan subsidi yang sangat besar tersebut, bukan kesalahan pemerintah,” kata Hasto, kepada wartawan di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022).

Hasto menjelaskan kenapa kenaikan harga BBM bukan kesalahan pemerintah, karena akibat persoalan-persoalan global yang uncontrol.

Menurutnya mulai dari perang antara Rusia dan Ukraina yang berimplikasi terhadap stabilitas sejumlah komoditas di dunia termasuk di Indonesia.

“Siapa menyangka terjadi perang Rusia-Ukraina? tetapi dalam sisi yang lain berbagai komoditas kita itu kan juga membawa implikasi kepada surplus perdagangan kita,” katanya.

“Sehingga, di dalam hal yang sulit itu kami meyakini Pak Jokowi akan megambil keputusan yang terbaik. Dan kami juga memberikan masukan-masukan bagaimana kami harus melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini,” demikian Hasto. (edisi/rmol)