EDISIINDONESIA.id — Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan sejumlah posisi strategis pemerintahan pada Kamis (1/10/2026). Dalam rangkaian pelantikan di Istana Negara, tiga perwira tinggi Polri mendapat kepercayaan mengisi jabatan kunci di luar struktur kepolisian.

Ketiganya membawa pengalaman panjang mulai dari jajaran kewilayahan, reserse, sumber daya manusia, hingga posisi puncak di tingkat pusat.

Berikut profil dan perjalanan karier mereka:

Listyo Sigit Prabowo: Dari Kapolres hingga Kepala Staf Kepresidenan

Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kini resmi menjabat Kepala Staf Kepresidenan setelah memimpin Polri selama lebih dari lima tahun. Lahir di Ambon, 5 Mei 1969, ia lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1991.

Kariernya dimulai dari jajaran kewilayahan: memimpin Polsek Duren Sawit (1999), Kapolsek Tambora (2003), hingga dipercaya sebagai Kapolres Surakarta pada 2011 saat itu menjalin kerja erat dengan Wali Kota Surakarta, Joko Widodo.

Langkahnya berlanjut ke Bareskrim Polri pada 2012, kemudian menjadi ajudan Presiden, Kapolda Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, hingga Kepala Bareskrim Polri per Desember 2019. Puncak karier dicapai Januari 2021 saat dilantik sebagai Kapolri.

Selama memimpin Polri, Listyo menangani peristiwa besar: kasus Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan, hingga pengamanan demonstrasi Agustus 2025.

Masa jabatannya berakhir 1 Oktober 2026 setelah DPR menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. Kini, ia melanjutkan pengabdian sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Dedi Prasetyo: Dari Reserse dan SDM hingga Pimpin Reforma Agraria

Komjen Pol Dedi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Kariernya bermula sejak 1992 sebagai Kapolsek Deket, lalu Kasat Reskrim Polres Lamongan tahun berikutnya. Ia berpengalaman memimpin sejumlah wilayah, antara lain Kapolsek Serpong, Kapuskodalops Polres Marabahan, dan Polres Banjar.

Dedi juga lama bertugas di bidang sumber daya manusia: menjabat Karo SDM Polda Maluku Utara, Karo SDM Polda Kalimantan Tengah, hingga berbagai posisi di SSDM Polri.

Naik pangkat Brigjen 2017 sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah, kemudian menjabat Karo Penmas Divisi Humas Polri, hingga akhirnya dipercaya sebagai Wakapolri. Kini, pengalaman panjangnya mengantarkan memimpin lembaga reforma agraria nasional.

Muhammad Fadil Imran: Dari Kapolda Metro Jaya ke BOPPJ

Komjen Pol (Purn) Muhammad Fadil Imran dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ). Sebelum pensiun akhir Agustus 2026, ia menjabat berbagai posisi strategis: Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, Kabaharkam Polri, serta memimpin dua Polda kunci Jawa Timur dan Metro Jaya.

Saat memimpin Polda Metro Jaya (2020–2023), Fadil berada di garis depan penanganan keamanan ibu kota. Sebelumnya, ia menjabat Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri, Dirtipidter dan Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Kapolres Metro Jakarta Barat, hingga Wadirreskrimum Polda Metro Jaya.

Di luar kedinasan, ia juga dipercaya sebagai Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Pelantikan ketiga jenderal ini menandai perpindahan pengalaman, jejaring, dan kepemimpinan kepolisian ke sektor-sektor strategis pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.(edisi/fajar)