EDISIINDONESIA.id – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan seluruh kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I (Ditjen PKN I) berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan (LK) 2025.

K/L yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah Komisi Yudisial (KY), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lalu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kemudian juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” katanya saat menyampaikan LHP atas LK K/L Tahun 2025 yang merupakan entitas pemeriksaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I (Ditjen PKN I) BPK, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Dalam LHP yang disampaikan, BPK memberikan sejumlah rekomendasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi tersebut berkaitan dengan penguatan tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern, penataan serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan kontrak.

Karena itu, BPK mendorong seluruh entitas agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sehingga kualitas pengelolaan keuangan negara dapat terus meningkat.

“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Anggota I BPK menjelaskan pentingnya transformasi menuju Government 5.0, yaitu paradigma pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), analisis data, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan yang berpusat pada masyarakat.

Menurut dia, laporan keuangan tidak lagi hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan publik yang berbasis data dan berkualitas.

Nyoman juga menegaskan bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, bukan menggantikan peran manusia. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, kata dia, pada akhirnya tetap ditentukan oleh integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab para penyelenggara negara.

“BPK akan terus menjalankan amanat konstitusi secara independen, objektif, dan profesional serta bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ucap Nyoman. (edisi/antara)