Oleh: Rahmat Jaya Rahman

EDISIINDONESIA.id– Ruang publik Kabupaten Bombana belakangan ini mendadak riuh. Isu mengenai hubungan yang disebut-sebut merenggang antara Bupati Bombana Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani mulai ramai diperbincangkan di warung kopi, media sosial, hingga forum-forum aktivis lokal. Narasi “tak lagi sejalan” perlahan dibangun dan terus dipelintir menjadi konsumsi politik.

Pertanyaannya, apakah isu ini benar-benar lahir dari fakta politik di internal pemerintahan, atau justru sedang dimainkan sebagai instrumen untuk menggoyang stabilitas kekuasaan?

Jika ditelusuri lebih jauh, kemunculan isu tersebut seolah tidak berdiri sendiri. Di saat bersamaan, kembali muncul dorongan agar kasus lama yang pernah menyeret nama Burhanuddin saat masih menjabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali diungkit ke ruang publik. Dugaan korupsi proyek Cirauci kembali dibahas, padahal secara prosedural disebut telah melewati proses hukum sebelumnya.

Di titik inilah aroma politisasi mulai terasa.

Publik tentu tidak boleh alergi terhadap kritik maupun pengawasan hukum. Namun masyarakat juga berhak bertanya, mengapa isu lama itu kembali dipanaskan justru setelah yang bersangkutan menduduki kursi kepala daerah?

Pola seperti ini bukan hal baru dalam dinamika politik lokal. Ketika kekuatan politik sulit menjatuhkan lawan lewat kinerja pemerintahan, maka isu personal dan isu hukum kerap menjadi jalur alternatif untuk membentuk persepsi publik.

Strateginya sederhana. Pertama, membangun kesan bahwa pimpinan daerah sedang retak. Kedua, memperkuat tekanan psikologis publik dengan mengaitkan kembali kasus hukum masa lalu. Jika dua narasi ini berjalan bersamaan, maka kepercayaan masyarakat perlahan bisa digerus.

Padahal, masyarakat Bombana saat ini justru membutuhkan suasana pemerintahan yang stabil. Tantangan ekonomi daerah, kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting dibanding pertarungan opini yang tidak berujung.

Apalagi hingga kini belum ada pernyataan resmi ataupun fakta terbuka yang benar-benar menunjukkan adanya konflik serius antara Bupati dan Wakil Bupati. Sebagian besar isu berkembang hanya melalui bisik-bisik politik dan narasi liar yang terus diproduksi.

Karena itu, masyarakat perlu lebih cerdas memilah informasi. Jangan sampai ruang publik Bombana hanya dipenuhi kegaduhan yang sengaja dipelihara demi kepentingan politik jangka pendek.

Di sisi lain, tantangan bagi Burhanuddin dan Ahmad Yani juga tidak ringan. Keduanya harus mampu menjawab isu tersebut bukan dengan perang pernyataan, tetapi lewat kerja nyata dan kekompakan dalam menjalankan pemerintahan.

Sebab dalam politik, persepsi memang penting. Namun yang jauh lebih menentukan adalah bagaimana masyarakat melihat hasil kerja pemerintah di lapangan.

Jika pembangunan berjalan, pelayanan publik membaik, dan roda pemerintahan tetap solid, maka isu keretakan perlahan akan kehilangan panggungnya sendiri.

Pada akhirnya, publik Bombana tentu berharap energi daerah tidak habis hanya untuk mengurusi drama politik dan isu lama yang terus diputar ulang. Masyarakat membutuhkan stabilitas, bukan kegaduhan yang berkepanjangan.(**)

Tulisan ini adalah kiriman dari sobat edisiindonesia.id, isi tulisan tersebut semua di pertanggung jawabkan oleh penulis