KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan fokus pada percepatan realisasi anggaran perubahan tahun 2025 sebagai upaya memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, dalam Rapat Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kendari. 

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa kegiatan rapat pengendalian ini merupakan bagian strategis dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Melalui forum ini, kita ingin memastikan seluruh perangkat daerah dapat segera merealisasikan program dan kegiatan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat sebelum akhir tahun anggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Asrun Lio memaparkan capaian realisasi anggaran belanja pemerintah provinsi hingga November 2025 yang menunjukkan perkembangan beragam antar perangkat daerah.

“Realisasi ini harus terus dimaksimalkan, mengingat saat ini kita sudah memasuki triwulan keempat tahun anggaran,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa kinerja realisasi anggaran tidak hanya menjadi ukuran administratif, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan pembangunan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat.

Karena itu, lanjutnya, percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian administrasi, serta penyerapan anggaran menjadi fokus utama pemerintah provinsi pada triwulan akhir tahun 2025.

“Saya berharap rapat ini menjadi sarana evaluasi yang komprehensif untuk menilai progres pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan langkah-langkah percepatan yang realistis serta terukur. Sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah adalah kunci utama dalam mewujudkan realisasi anggaran yang berkualitas,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Sekda mengajak seluruh jajaran perangkat daerah memperkuat komitmen dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel demi tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Semoga rapat ini menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah kita ke depan,” tutupnya.(**)