KENDARI,EDISIINDONESIA.id- Sebidang tanah seluas 7.055 meter persegi di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, kini berada di tengah sengketa yang memanas. Tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 1995 ini justru ikut masuk dalam proses eksekusi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 994/PK/Pdt/2024. Lokasinya tidak jauh dari kawasan Pasar Panjang.

Yang membuat warga semakin cemas, tanah yang masih diperdebatkan ini ternyata sudah ditawarkan dan dipasarkan sebagai kavling ruko oleh pihak Raziq Property Syariah.

Tidak Pernah Dilibatkan dalam Perkara

Melalui kuasa hukumnya dari LMN dan Partners, La Ode Muhram Naadu (didampingi Muhammad Baidar Maulid, Iman Rifaldy, dan Al Ashar Samudera), para pemilik tanah menyatakan sama sekali tidak mengetahui adanya gugatan maupun proses persidangan yang berujung pada putusan MA tersebut.

“Kami menduga ada manipulasi dalam proses peradilan. Bagaimana mungkin warga tiba-tiba tanahnya akan dieksekusi, padahal tidak pernah tahu dirinya sedang berperkara?” ujar La Ode Muhram Naadu pada Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, bangunan milik kliennya memang tidak ikut dibongkar karena bukan bagian dari objek eksekusi. Namun, luas tanah yang dimasuki dalam proses eksekusi itulah yang dipermasalahkan dan dirasa melampaui batas yang seharusnya.

Langkah Hukum Telah Ditempuh

Untuk meluruskan masalah ini, pihak pemilik tanah telah menempuh dua jalur sekaligus:

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk memperjelas kepemilikan dan batas-batas tanah
Melaporkan dugaan pidana ke Polda Sultra terkait dugaan pemalsuan surat kuasa yang mencantumkan nama klien tanpa sepengetahuan, serta dugaan penyerobotan tanan

Dipasarkan Saat Masih Bersengketa

Yang menjadi sorotan tajam adalah adanya brosur penawaran kavling ruko di lokasi tanah yang statusnya masih diperdebatkan.

“Kok bisa ada yang memasarkan tanah di atas sertifikat milik orang lain? Ini sangat aneh,” tegas La Ode Muhram.

Pihaknya juga telah meminta Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk memblokir sementara permohonan sertifikat baru di lokasi tersebut sampai ada kejelasan hukum yang jelas.

PERINGATAN PENTING UNTUK MASYARAKAT

Pemilik tanah melalui kuasa hukumnya memasang papan peringatan di lokasi, sekaligus mengimbau masyarakat agar sangat berhati-hati:

“Kami menganjurkan masyarakat untuk TIDAK melakukan jual beli tanah atau kavling di lokasi ini sebelum status hukumnya jelas. Kami juga akan menindak pidana pihak yang terus memasarkan tanah sengketa ini.”

Seluruh pihak diminta menghormati proses hukum yang sedang berjalan, demi melindungi hak pemilik sah sekaligus melindungi warga dari kerugian akibat membeli tanah yang belum jelas statusnya.(**)