EDISIINDONESIA.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sudah tidak memiliki jalur hukum lain untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.

Sebab, putusan MA yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, putusan tersebut harus dipatuhi.

Ketua Fraksi PAN MPR RI Sarifuddin Sudding menegaskan, Gibran hanya memiliki dua pilihan, yakni mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.

“Sehingga keputusan itu harus ditaati, ditaati apakah secara sukarela atau di eksekusi dengan cara pemberhentian saudara Gibran selaku Wapres karena sudah tidak memenuhi lagi syarat selaku Waprea sebagaimana di diamanatkan dalam pasal 7A Konstitusi UUD 45,” kata Sudding kepada wartawan, Rabu, 11 November 2026.

Sudding mengingatkan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mematuhi putusan pengadilan, baik MA maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN ini juga menilai upaya Gibran kembali membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berpotensi terbentur prinsip ne bis in idem.

“Bahwa kemudian saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima,” katanya.

Lebih jauh, Sudding menyebut mekanisme pemberhentian Wakil Presiden dapat ditempuh melalui jalur konstitusional oleh MPR atas usul DPR melalui hak menyatakan pendapat.

“Hanya 2 pilihan bagi saudara Gibran apakah mundur secara sukarela atau diberhentikan lewat jalur konstitusi oleh MPR atas usul DPR lewat hak menyatakan pendapat,” pungkasnya. (edisi/rmol)