KOLAKA, EDISIINDONESIA.id- Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, Akbar, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan bukan sekadar soal memasang aplikasi. Tujuannya jauh lebih besar mengubah pola kerja birokrasi agar lebih cepat, menyatu, dan benar-benar melayani masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Forum Koordinasi Pemerintah Digital di Aula Sasana Praja. Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika ini dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Tenaga Ahli Bupati, Sekretaris Dinas, Camat, Kepala Puskesmas, hingga penanggung jawab program di masing-masing instansi.

Pemkab Kolaka telah menyusun Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital Tahun 2025–2030 sebagai panduan langkah ke depan. Forum ini menghadirkan narasumber ahli tata kelola IT sekaligus tim penyusun kebijakan nasional, Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D., guna memperkuat arah kebijakan digital di daerah.

Akbar mengingatkan seluruh jajaran agar tidak salah paham soal transformasi.

“Transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi. Intinya adalah membangun cara kerja pemerintahan yang lebih terintegrasi, efektif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kolaka,” tegasnya.

Diharapkan forum ini melahirkan langkah nyata, bukan sekadar pembicaraan. Seluruh perangkat daerah diharapkan menyatukan komitmen agar pemerintahan digital yang dibangun benar-benar terpadu sehingga pelayanan kepada warga makin cepat, makin mudah, dan makin berkualitas.(**)